Batam, (harianmetropooitan.co.id) – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat jasa konstruksi mendatangi kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada di Jalan Pasir Putih, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (4/5/2023) siang.
Masyarakat yang mayoritas berasal dari Pulau Penyengat, Kampung Bugis-Senggarang, Kota Tanjungpinang, sejumlah pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi melaporkan beberapa proyek konstruksi di wilayah Kepri yang diduga bermasalah dan tidak berfungsi dengan baik.
Dimana, anggaran proyek-proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018-2022.
Kedatangan puluhan warga ini diterima langsung Kepala Kantor BP2JK wilayah Kepri, Fani Dhuha beserta sejumlah stafnya.
Pada kesempatan itu, masyarakat dan LSM anti korupsi menyampaikan langsung keluhan dan temuan mereka terkait proyek-proyek yang diduga bermasalah tersebut.
Selain berdialog dan menyampaikan keluhan secara langsung, masyarakat dan LSM anti korupsi ini menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, dokumen foto seputar proyek konstruksi yang diduga bermasalah tersebut.
“Kita memiliki beberapa data dan buktinya. Jika tidak percaya, bapak bisa langsung turun ke Tanjungpinang, untuk mengecek langsung ke lapangan,” kata Andi Cori Fatahuddin, salah satu perwakilan masyarakat jasa konstruksi kepada Kepala BP2JK wilayah Kepri.
Atas sejumlah keluhan dan temuan mereka tersebut, Cori meminta, agar ke depan, pihak BP2JK bisa melakukan evaluasi dan lebih selektif lagi dalam menentukan perusahaan yang nantinya mengerjakan proyek.
Hal ini, agar proyek-proyek yang nantinya dikerjakan dapat berfungsi dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Selama lima tahun ini, kita berhadapan dengan “bangkai-bangkai” proyek dari APBN di tempat kami. Ke depan, kita minta agar BP2JK, dapat lebih berhati-hati lagi dalam menseleksi perusahaan sebelum menentukan perusahaan pemenang,” katanya.
Sementara itu, Kepala BP2JK Wilayah Kepri, Fani Dhuha mengucapkan terima kasihnya atas kedatangan puluhan warga dan LSM ini untuk menyampaikan laporan, saran dan keluhan mereka terhadap sejumlah proyek konstruksi yang diduga bermasalah di Kepri yang dananya bersumber dari APBN.
“Semua yang telah disampaikan, ini menjadi masukan untuk kita,” kata Fani Dhuha.
Ke depan, lanjut Fani, ia akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pimpinannya.
“Ini nantinya akan saya sampaikan ke atasan saya di Kementerian PUPR,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fani juga menerima sejumlah dokumen terkait proyek konstruksi yang diduga bermasalah tersebut dari perwakilan masyarakat jasa konstruksi. (Rindu Sianipar)
