Lingga, harianmetropolitan.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga dilaksanakan dengan agenda utama evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023. Rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati Lingga, fraksi-fraksi di DPRD, dan pihak terkait lainnya.
Dasar Perubahan Anggaran
Dasar perubahan anggaran ini bersumber dari Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, menata belanja sesuai dengan realisasi dan prognosis, serta merelokasi belanja prioritas daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah hingga tahun 2026.
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Meskipun Rancangan Perubahan APBD 2023 belum bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Perubahan APBD ini mengikuti perkembangan keuangan daerah dan prioritas pembangunan sesuai dengan perubahan RKPD dan KUA PPAS APBD 2023.
Total pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2023 mencapai Rp. 875.272.663.150,00, mengalami kenaikan dari APBD murni sebelumnya yang sebesar Rp. 859.667.800.956,00.
Rincian Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Target pendapatan asli daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 54.266.227.625,00, mengalami penurunan dari target pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 66.671.471.138,00.
Pendapatan Transfer: Target pendapatan transfer pada Rancangan Perubahan APBD 2023 adalah Rp. 819.406.435.525,00, mengalami kenaikan dari target pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 791.396.329.818,00.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Target pendapatan daerah yang sah pada Rancangan Perubahan APBD 2023 tidak mengalami perubahan signifikan.
Tanggapan Fraksi-fraksi
1. Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Partai Nasdem mendukung program dan kegiatan dalam RAPBD Perubahan 2023. Mereka mengingatkan OPD yang menerima tambahan anggaran untuk pekerjaan fisik untuk melakukan evaluasi agar masalah di akhir tahun anggaran dapat dihindari. Partai Nasdem juga mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor PBB P2 melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
2. Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa
Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa berharap RAPBD Perubahan 2023 tidak hanya mendukung pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi. Mereka menyoroti optimalisasi pendapatan, pemberdayaan BUMD, dan dukungan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Fraksi Partai Golkar
Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pendekatan kinerja dalam perubahan APBD dan mengarahkan penyesuaian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, alokasi pendapatan daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan. Mereka menekankan pentingnya kualitas infrastruktur dan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Fraksi Keadilan Pembangunan
Fraksi Keadilan Pembangunan mengingatkan pentingnya prioritas program yang benar-benar penting dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2023. Mereka menekankan perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi yang berfokus pada kebutuhan masyarakat serta konsistensi dengan perundang-undangan.
Tanggapan Bupati Lingga
Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengucapkan terima kasih atas masukan dan apresiasi dari fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBDP Tahun Anggaran 2023.
Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan melayani masyarakat dengan baik.
Pemerintah daerah juga akan mematuhi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Hendra)
