KARIMUN, harianmetropolitan.co.id- Proyek pembangunan Dermaga Islamic Center Kundur tahun 2024 kini dibidik jaksa. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karimun, Priyambudi menyebut ada perbuatan melawan hukum karena kontraktor tidak mengerjakan proyek itu sampai tuntas hingga masa kontrak berakhir. Hal itu disampaikan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kejaksaan Negeri Karimun, Selasa 21 Januari 2024. Lalu apa penyebabnya proyek tidak dikerjakan tuntas?
Dalam laman Layanan Umum Secara elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun, proyek Dermaga Islamic Center Kundur milik Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun tahun 2024 di ikuti oleh 22 peserta. Namun hanya 5 peserta mengajukan penawaran dan peserta dengan penawaran terendah ke-dua jadi pemenang, yakni CV Rafanda Al Raazak.
Pembangunan proyek ini sebenarnya terkesan dipaksakan ditengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun mengalami defisit. Karena, saat itu mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah, sudah mengirimkan surat tentang rasionalisasi anggaran dilingkungan pemerintah daerah. Beberapa proyek telah ditetapkan pemenang harus dibatalkan akibat kebijakan tersebut, seperti proyek Pembangunan Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Karimun.
Anehnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun justru tancap gas melelang proyek tersebut, seakan tidak terdampak rasionalisasi. Bahkan, ditengah kondisi keuangan daerah tidak menentu saat itu, ada pembayaran uang muka senilai Rp294,8 juta telah diterima CV Rafanda Al Raazak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Karimun tidak boleh tebang pilih dalam pengusutan kasus ini jika ditemukan potensi kerugian keuangan negara, melibatkan penyelenggara negara. Pasalnya, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, “terlibat” dalam pencairan uang muka tersebut.
Jaksa memang telah memeriksa sejumlah pihak mulai dari Dinas Perhubungan, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas. Priyambudi menyebut, setelah menghitung kerugian negara, pihaknya akan menetapkan tersangka. Disisi lain, hingga kini dalam laman LPSE Kabupaten Karimun, perusahan CV Rafanda Al Raazak, belum masuk daftar hitam. Hingga berita ini terbit, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun belum dapat terkonfirmasi. (***Hariono)
