NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, Sri Riawati, menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberikan penyuluhan dan sosialisasi ke desa-desa meski terkendala oleh keterbatasan anggaran, Kamis 15 Mei 2025.
“Setiap tahunnya kami selalu melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke desa-desa. Namun, sejak adanya efisiensi anggaran, ruang gerak kami menjadi terbatas,” ujar Sri Riawati saat ditemui di kantonya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa desa-desa tetap dapat menerima layanan penyuluhan dengan cara mengundang pihak dinas secara langsung.
“Pihak desa juga bisa mengundang kami karena mereka punya anggaran sendiri. Silakan dari desa mana saja, kami tinggal membagi tim untuk turun langsung ke lapangan,” jelasnya.
Menurutnya, desa-desa seperti Tanjung, Sepempang, Ranai Darat, Air Lengit, Sumedang, dan desa-desa di wilayah Serasan sudah beberapa kali meminta kehadiran tim dari dinas untuk memberikan penyuluhan. Bahkan, Kelurahan Ranai dan beberapa desa lainnya telah meminta pendampingan dari psikolog.
“Jika pihak desa sudah meminta, kami akan berupaya hadir. Selama tidak ada kegiatan lain berbenturan, kami pasti turun,” tambah Sri Riawati.
DP3AP2KB Kabupaten Natuna juga telah menyediakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berlokasi di Kota Ranai. Di pusat layanan ini tersedia psikolog klinis dan siap membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan masyarakat desa tetap bisa memperoleh layanan informasi, penyuluhan, dan perlindungan maksimal, meskipun anggaran operasional dinas mengalami penyesuaian.
(***Hani)
