Lingga, harian.etropolitan.co.id – Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan program strategis daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga menggelar diskusi lintas sektor bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Hisyam Wahyudi, Rabu 2 Juli 2025.
Bertempat di ruang rapat Barenlitbang Lingga, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian.
Diskusi yang difasilitasi Barenlitbang ini fokus pada tiga program prioritas yang tengah didorong percepatan implementasinya, yakni:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ditujukan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dasar, dengan penekanan pada penguatan tata kelola dan transparansi anggaran.
2. Sekolah Rakyat
Pendidikan alternatif berbasis kearifan lokal bagi anak-anak di wilayah pesisir dan terpencil, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.
3. Penguatan Koperasi Desa
Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan koperasi, akses permodalan, dan digitalisasi tata kelola.
Kepala Barenlitbang Kabupaten Lingga, Selamat, menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dan pendampingan BPKP sejak tahap awal perencanaan.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar efektif, efisien, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami dalam memperkuat perencanaan berbasis data dan bukti,” tegas Selamat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Hisyam Wahyudi, menyoroti pentingnya pendekatan berbasis risiko dan dampak sosial dalam perencanaan program pembangunan.
“BPKP tak hanya menilai kepatuhan anggaran, tapi juga manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Pendampingan sejak awal sangat penting,” ujar Hisyam.
Ia juga menekankan perlunya pelibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam mendukung keberhasilan program seperti MBG dan Sekolah Rakyat.
Diskusi ini menjadi langkah konkret Barenlitbang dalam mendorong tata kelola pembangunan yang transparan, adaptif, dan partisipatif, sejalan dengan prinsip good governance. (Adv/Hendra)
