NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Para petani di Kabupaten Natuna hingga saat ini masih sepenuhnya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat untuk kebutuhan pertanian, terutama subsidi pupuk. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengakui bahwa hingga tahun 2025 belum ada alokasi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor ini, Jumat 25 Juli 2025.
“Kalau dari APBD belum ada. Bantuan yang ada saat ini hanya berupa subsidi pupuk, dan itu pun berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, bukan dari pemerintah daerah,” ungkap Izniadi, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, kepada media harianmetropolitan.co.id saat ditemui.
Pada tahun 2025, Kabupaten Natuna telah menerima alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat sebanyak 149,3 ton, terdiri dari 113,55 ton pupuk NPK dan 35,75 ton pupuk Urea. Bantuan tersebut disalurkan pada bulan April lalu dan merupakan bagian dari program rutin tahunan dialokasikan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Izniadi menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengajukan permintaan pupuk subsidi sebanyak 271 ton. Namun, pemerintah pusat hanya menyetujui sebanyak 171 ton, atau sekitar 63 persen dari kebutuhan yang diusulkan. “Kami sudah sampaikan kepada petani agar memahami kondisi ini dan bersama-sama mencari solusi, termasuk dalam hal efisiensi dan pemanfaatan pupuk tersedia,” ujarnya.
Selain menyalurkan pupuk, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna juga secara aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para petani. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan secara lebih produktif dan berkelanjutan, meskipun dalam keterbatasan bantuan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa hingga kini peran pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian masih sangat terbatas. Kurangnya alokasi dari APBD dapat berdampak pada kemampuan daerah untuk merespons kebutuhan petani secara mandiri, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga pupuk non-subsidi.
(***Hn)
