NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Puluhan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna menggelar aksi di depan Gedung DPRD Natuna. Aksi tersebut kemudian berlanjut dengan audiensi di ruang rapat paripurna, setelah para mahasiswa disambut langsung oleh pimpinan dan anggota dewan, Kamis 4 September 2025.
Ketua DPRD Natuna, Rusdi, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
“Kami di DPRD akan berusaha memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, termasuk tuntutan dari adik-adik mahasiswa hari ini,” ujar Rusdi dalam forum audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua HMI Natuna, Fergiawan, menegaskan bahwa 12 tuntutan yang mereka bawa merupakan wujud kepedulian terhadap bangsa dan daerah. Salah satu yang dipertanyakan adalah soal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Wan Aris Munandar, menjelaskan bahwa APBD Natuna tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,074 triliun, sebagian besar bersumber dari transfer pusat.
“APBD kita memang sebesar Rp1,074 triliun, bersumber dari transfer pusat. Namun dalam hal penyerapan, kami sifatnya menunggu. Banyak anggaran yang terserap untuk kebutuhan rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai,” jelas Aris Munandar.
Ia juga menambahkan, beban APBD semakin berat karena pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya ditanggung APBN kini dialihkan ke APBD. Selain itu, Natuna juga masih memiliki kewajiban melunasi utang dari tahun 2024.
“Ada beban tambahan karena PPPK sekarang ditanggung APBD, bukan lagi APBN. Ditambah lagi ada hutang tahun 2024 yang harus dilunasi di 2025,” ungkapnya.
Namun, Aris mengakui DPRD tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait teknis pengelolaan keuangan karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“DPRD bukan pelaksana teknis. Fungsi utama kami adalah pengawasan. Jadi terkait detail penggunaan anggaran, itu ranahnya bagian keuangan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, mahasiswa tetap menekankan agar DPRD lebih serius dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. (***Hn)
