NATUNA-harianmetropolitan.co.id- Tragedi kericuhan di Indonesia belakangan ini merupakan buntut dari sulitnya ekonomi masyarakat. Persoalan itu semakin diperparah karena oknum pejabatnya sibuk pamer gaya hidup mewah dan kenaikan tunjangan dan kesejahteraan. Ironisnya, pajak bumi dan bangunan di pelbagai daerah di Indonesia naik gila-gilaan, membuat rakyat geram.
Di Kabupaten Natuna, persoalan kenaikan tunjangan pejabat juga terjadi. Alokasi anggaran untuk kesejahteraan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta wakil rakyat justru naik, padahal masih banyak kebutuhan dasar masyarakat “tertunda” karena di “coret” dengan dalih karena keterbatasan anggaran.
Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna akan membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Namun, Dalam penyusunan R-APBD Perubahan itu, banyak hal-hal menarik perlu dibahas, diantaranya anggaran Sekretariat Daerah.
Dalam R-APBD 2025 Perubahan sementara, total belanja pada Sekretariat Daerah diusulkan senilai Rp51,5 miliar atau tepatnya Rp51.567.749.216. Alokasi anggaran ini tidak jauh berbeda dengan alokasi pada APBD murni 2025. Namun, ada rencana penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semula, anggaran gaji dan tunjangan senilai Rp1.543.430.857 menjadi Rp1.663.843.857.
Selain kenaikan gaji, ternyata belanja dana penunjang oprasional kepala daerah dan wakil kepala daerah mencapai Rp4.492.578.178. Sehingga total anggaran keuangan dan administrasi oprasional kepala dan wakil kepala daerah mencapai Rp6,1 miliar atau tepatnya Rp6.156.422.035.
Selain kenaikan gaji dan tunjangan kepala dan wakil kepala daerah, terdapat pula usulan anggaran pada penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala dan wakil kepala daerah, dengan rincian untuk kepala daerah dialokasikan Rp160.467.000 dan untuk wakil kepala daerah Rp50.000.000. Semula tidak dialokasikan, namun pada R-APBD Perubahan sementara, muncul alokasi anggaran tersebut.
Sementara itu, terdapat pula kenaikan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna. Semula dialokasikan Rp33.202.531.743 menjadi Rp33.912.095.201 atau naik Rp709.563.458. Kenaikan ini tampak terfokus pada gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan layanan keuangan dan kesejahtraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait data diatas, belum ada satupun pihak terkait berhasil dikonfirmasi. Berita ini masih memerlukan konfirmasi lanjutan. (***Rian)
