NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Natuna sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025. Kegiatan yang digelar di Kantor BP3D Natuna ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat, jumat 26 September 2025.
FKP Disdukcapil 2025 menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Natuna dalam membangun layanan publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Tidak hanya dihadiri oleh jajaran internal Disdukcapil, forum ini juga melibatkan berbagai unit pelayanan publik lainnya seperti Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Bagian Organisasi, Pemberdayaan Perempuan, serta perwakilan media dan instansi pelayanan lainnya.
Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan memiliki hubungan erat dengan berbagai bidang pelayanan dasar masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang terintegrasi dan lebih tepat sasaran.
Untuk memperluas jangkauan dan memastikan partisipasi publik yang maksimal, FKP kali ini juga ditayangkan secara daring melalui platform Zoom. Dengan cara ini, masyarakat umum, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dapat ikut memberikan masukan dan menyimak pembahasan tanpa harus hadir secara langsung.
Agenda utama forum mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan Adminduk yang telah berjalan. Pembahasan difokuskan pada beberapa poin penting.
Identifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.
Penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat, mencakup kecepatan, kemudahan, dan transparansi layanan.
Perumusan rekomendasi inovatif untuk penyederhanaan prosedur dan perluasan akses layanan, terutama bagi warga di wilayah terpencil dan kepulauan.
Kepala Disdukcapil Natuna, Ilham Kauli, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan inovasi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjamin hak-hak administrasi kependudukan seluruh warga Natuna,” ujarnya.
Dengan hasil yang diharapkan berupa rekomendasi konkret dan kebijakan berbasis data serta masukan publik, FKP Disdukcapil Natuna 2025 diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif, responsif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
