NATUNA, harianmetropolitan.co.id – Bupati Natuna Cen Sui Lan menyoroti kondisi sejumlah gedung organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang dinilai sudah tidak layak. Sejumlah kantor dilaporkan mengalami kebocoran hingga kekurangan ruang kerja untuk menunjang aktivitas aparatur pemerintah.
Cen mengatakan, kondisi gedung perkantoran pemerintah daerah membutuhkan pembenahan karena berkaitan dengan kenyamanan dan efektivitas aparatur dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti kondisi lantai tiga gedung perkantoran yang digunakan oleh para asisten dan staf ahli bupati. Menurut dia, kondisi bangunan tersebut sudah memerlukan perhatian serius.
“Sudah bocor di mana-mana,” ujar Cen Sui Lan saat menanggapi kondisi gedung tersebut.
Selain gedung yang mengalami kebocoran, Cen juga menyinggung kondisi kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang disebutnya memprihatinkan dibandingkan sejumlah fasilitas perkantoran lainnya.
Persoalan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan ruang kerja. Bahkan, terdapat lokasi perkantoran yang digunakan bersama oleh dua OPD.
Menurut Cen, kondisi tersebut perlu dibenahi agar setiap organisasi perangkat daerah memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Tidak pantas OPD yang bekerja untuk masyarakat, tetapi kondisi kantornya seperti itu,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Natuna berencana melakukan perbaikan gedung perkantoran secara bertahap. Cen menyampaikan rencana agar setiap tahun terdapat satu kantor pemerintah daerah yang dibangun atau diperbaiki.
Ia menegaskan, pembenahan fasilitas perkantoran merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Namun, pelaksanaan rencana tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai gedung yang akan menjadi prioritas, jadwal pengerjaan, serta kebutuhan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.
Pemetaan kondisi seluruh gedung OPD dinilai penting untuk menentukan tingkat kerusakan dan urgensi penanganan. Dengan begitu, kantor yang paling membutuhkan perbaikan dapat diprioritaskan berdasarkan kondisi bangunan dan kebutuhan pelayanan.
Keterbukaan informasi mengenai daftar gedung, besaran anggaran, sumber pembiayaan, serta target penyelesaian juga diperlukan agar masyarakat dapat memantau realisasi program tersebut.
Cen turut menyinggung rehabilitasi gedung Dinas Pendidikan Natuna yang sebelumnya terbakar dengan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Meski demikian, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai alokasi anggaran dan jadwal perbaikan untuk kantor-kantor OPD lainnya.
Pembenahan gedung pemerintahan diharapkan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan fungsional bagi aparatur.
Sebab, kondisi kantor yang memadai menjadi salah satu faktor penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Realisasi rencana perbaikan secara bertahap akan menjadi ukuran sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Natuna. (Manalu)
Editor: Erwin
