
NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Proyek Peralatan/Perlengkapan/Pembuatan Kandang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna tahun 2026 senilai Rp286.265.890, jadi preseden buruk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Meski satu kode mata anggaran, proyek itu dipecah jadi dua kegiatan diantaranya pembuatan kandang ayam senilai Rp254.745.000 dan pembelian Mesin Tetas Telur Semi Otomatis SUBATECH Penetas MTSO 9 12, senilai Rp31.210.980. Kedua kegiatan ini dikerjakan PO Evy Syafrizon.
Celakanya, proyek ini patut diduga sudah dikondisikan sejak awal. Fakta itu terlihat jelas, saat alur pesanan di e-katalog Inaproc dilihat secara detail.
Pasalnya, dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), ukuran dan speksifikasi sama persis dengan produk yang ditayangkan PO Evy Syafrizon di e-Katalog.
“Modus” tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini. Produk pertama ditayangkan bernama Kandang Ayam dengan harga Rp3.108.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kemudian, penyedia menambahkan kembali produk serupa dengan harga bebeda senilai Rp3.002.550.
Karena masih tidak sesuai, untuk ketiga kalinya PO Evy Syafrizon menambahkan kembali produk dengan nama Kadang Ayam P 180cm x L 177cm x T 194cm dengan harga Rp3.052.500. Produk inilah yang dipesan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan jumlah 85 unit.

Jika melirik data tersebut, bukankah seharusnya PPK memesan barang di harga Rp3.002.550, karena harga termurah? Lantas, mengapa PPK justru memesan dan membeli produk di harga Rp3.052.000, sementara deskripsi produk sama persis?
Selain persoalan harga, PO Evy Syafrizon tercatat memiliki 21 KBLI. Celakanya, tidak ada satupun KBLI berkaitan dengan pabrikasi pembuatan kandang. Mayoritas KBLI berupa perdagangan eceran dan produk di e-Katalog, mayoritas penjualan alat dan obat kesehatan.
Padahal, untuk pembuatan kandang ternak, seharusnya menggunakan jasa konsultan perencanaan dan konstruksi atau membeli produk jadi yang penyedianya memiliki KBLI 16222 atau 46530 sesuai data klasifikasi yang tercatat di sistim Inaproc.
Lantas, kenapa PO ini mendapat “karpet” merah? Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Syazali, saat dikonfirmasi via pesan whatsApp, Ahad 22 November 2026, tidak menjawab.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 12 ayat 3 menyebutkan, pelaku usaha wajib memiliki standar usaha dan/atau produk sesuai dengan klasifikasi, bidang, dan subbidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap proyek harus dikerjakan oleh penyedia dengan klasifikasi yang benar.
Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penyalahgunaan jabatan demi menguntungkan pihak tertentu dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun hingga 20 tahun, ditambah denda Rp50 juta sampai Rp1 miliar.
Hingga berita ini terbit, PO Evy Syafrizon tidak berhasil ditemui untuk diminta klarifikasi terkait masalah tersebut. Berita ini masih memerlukan konfirmasi dan klarifikasi lanjutan. (***Rian/Red)