harianmetropolitan.co.id, Pontianak–Tujuh Fraksi DPRD Kota Pontianak menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa 14 Juli 2020.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyebutkan, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendapat apresiasi dari DPRD Kota Pontianak, di mana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Memang ada beberapa masukan dan saran diantaranya masalah Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Menurut Bahasan, masukan dari legislatif terkait pendapatan daerah adalah optimalisasi PAD terhadap usaha-usaha yang memang dinilai belum sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.
Insya Allah dengan diraihnya WTP ini Pemkot Pontianak akan berupaya keras membenahinya, mulai dari aset, PAD dan program-program UMKM yang akan kita berdayakan sedemikian rupa,” tutur Bahasan.
Dirinya berharap upaya Pemkot Pontianak dalam memulihkan perekonomian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya serap tenaga kerja di Kota Pontianak lebih banyak.
Pelaku ekonomi kreatif akan kita tingkatkan dengan bantuan-bantuan stimulan yang kita harapkan, sesuai dengan mekanisme dan persyaratannya,” imbuhnya.
Diakuinya, untuk PAD tahun 2020 memang akan sulit untuk mengejar target dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi saat ini. Kendati demikian, pihaknya berupaya keras melakukan pemulihan ekonomi pada tahun 2020 ini. Dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19,
Pemkot Pontianak melakukan penghematan-penghematan. “Sehingga untuk mengembalikan atau refocusing di anggaran perubahan menuju APBD murni akan lebih optimal untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” pungkasnya. (*Hasnan)
