Tanjungpinang, (harianmetropolitan.co.id) – Pengadilan Tinggi (PT) Provinsi Kepri melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Kantor Pengadilan Tinggi Kepri, Senin (30/1/2023).
Ketua Pengadilan Tinggi Kepri, Dr. Erwin Mangatas Malau SH, MH mengatakan, pencanangan zona integritas ini sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik.
” Mengingat PT Kepri baru diresmikan pada tanggal 5 Desember 2022 yang lalu, dimana saat ini kita lakukan acara pencanangan zona integritas ini,” ujar Erwin.
Erwin mengatakan, Reformasi Birokrasi (RB) merupakan program nasional untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sejak Program RB digulir tahun 2009 yang lalu, sambung Erwin, MA RI telah merespon dengan positif dengan membuat program Grand Design – Cetak Biru MARI tahun 2010- 2035 untuk mewujudkan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Agung.
“Dengan mewujudkan peradilan dengan predikat WBK dan WBBM dengan menerapkan manajemen perubahan yang menciptakan mind set dan culture set dengan public services oriented/orientasi kepada pelayanan kepentingan publik,” katanya.
Dalam perkembangannya, sambung Erwin, ASN memiliki motto kerja yang merupakan core values.
Dikatakan Erwin, sebenarnya ada juga program unggulan dari MA RI melalui
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menilai setiap manajemen proses kinerja aparatur pengadilan yg dilakukan secara sistemik dan sustain yang disebut Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan 7 aspek.
Erwin berharap dengan Pencanangan Zona Integritas dan Program APM dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI ini pihaknya dapat segera meraih WBK dan WBBM.
“Untuk itu, kami mohon dukungan Forkopimda Kepri,” tutupnya.
Pelaksanaan pencanangan pembangunan zona integritas PT Kepri ini juga dihadiri Forkopimda Kepri, para pegawai PT Kepri dan tamu undangan lainnya. (Rindu Sianipar)
