Natuna- (harianmetropolitan.co.id). Dalam rangka memperingati 70 tahun Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada daerah yang peduli HAM.
Kota Tanjungpinang turut dinobatkan sebagai kota yang memiliki kepedulian pada persolan Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly kepada Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd di Lapangan Upacara Kemenkumham RI, Jakarta, Selasa 11 Desamber 2018.
Syahrul sangat bersyukur dengan predikat yang diraih Kota Tanjungpinang sebagai Kota Peduli HAM. Penghargaan ini merupakan kali ketiga diperoleh Kota Tanjungpinang. “Kita patut bersyukur atas prestasi yang diraih, ini merupakan salah satu wujud kerja keras Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menata dan menciptakan produk hukum yang baik,” ungkapnya.
Menurut Syahrul, dari total nilai yang diraih Kota Tanjungpinang melalui parameter kepedulian HAM cukup baik dan perlu dipertahankan. “Total nilai yang diperoleh dalam kepedulian terhadap HAM yaitu 90,41 dengan berbagai indikator penilaian, ini menandakan kita telah membuat produk hukum yang berintegritas dan memiliki kualitas yang baik,” jelasnya.
Hasil capaian Kota Tanjungpinang dalam memperoleh penghargaan ini telah melalui beberapa tahapan penilaian atas pemenuhan hak pada masing-masing aspek sosial dinilai sangat tinggi.
Penghargaan ini diberikan pada Kabupaten/Kota yang mempunyai perhatian khusus terhadap persoalan Hukum dan HAM. Ada beberapa indikator penilaian yang dicapai oleh Kota Tanjungpinang terbilang baik, seperti perhatian terhadap persoalan hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan dan lingkungan yang berkelanjutan.
Syahrul didampingi Staf Ahli bidang Hukum, Politik dan Kemasyarakatan Kota Tanjungpinang, Samsudi, S.Sos, MH dan Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungpinang, Winarsih, SH menaruh harapan agar prestasi ini terus dipertahankan.
Menurutnya, seluruh OPD, elemen masyarakat dan stakeholder harus terus bekerja sama dengan baik sehingga dapat bersinergi dengan Kemenkumham Kepri dan memiliki kesadaran terhadap hukum dan produk hukum yang ada. “Saya berharap seluruh elemen masyarakat, OPD dan stakeholder dapat bersinergi,” pungkasnya.
Laporan: Budi Aripin
