NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) terus mengupayakan peningkatan layanan gizi masyarakat dengan membangun sebanyak 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap di wilayah kabupaten tersebut, Selasa 29 Juli 2025.
Kepala BP3D Natuna, Moestofa Albakri, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap awal telah dimulai di Ranai, melalui peluncuran Dapur Makan Bergizi (MBG) Mandiri, yang menjadi bagian dari SPPG. Dapur MBG ini akan melayani sekitar 9.000 sasaran, terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Di Ranai saja, dengan estimasi 9.000 sasaran, kita membutuhkan minimal tiga satuan pelayanan. Saat ini semuanya sudah terpenuhi. Ke depan, kami berencana membangun dua lagi, yakni di daerah Pering dan Ranai Darat yang masih dalam wilayah Kecamatan Bunguran Timur,” jelas Moestofa.
Ia menjelaskan bahwa satu satuan pelayanan gizi idealnya melayani sekitar 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat, namun pihaknya menggunakan standar 3.000 untuk pemetaan. “Jadi, untuk Bunguran Timur yang memiliki 9.000 sasaran, cukup dibangun tiga SPPG. Maka jika ada pihak swasta seperti TNI yang ingin membangun dapur MBG, kami arahkan untuk tidak lagi di Bunguran Timur, tapi di kecamatan lain yang belum terlayani,” tegasnya.
Dengan demikian, ia mengatakan bahwa untuk Kecamatan Bunguran Timur kebutuhan SPPG telah dianggap mencukupi. Fokus selanjutnya adalah perluasan ke kecamatan lain seperti Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, dan Bunguran Timur Laut, serta wilayah-wilayah kepulauan dengan akses yang lebih menantang.
Kemudian, Moestopa, melanjutkan Pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG dengan sistem pinjam pakai. “Kami sudah siapkan lahannya dan jika ada instansi seperti TNI atau pelaku usaha yang ingin berkolaborasi, kita arahkan pembangunan ke kecamatan lain di luar Bunguran Timur,” ujarnya.
Selain infrastruktur dapur gizi, Pemkab Natuna juga berupaya menjalin kerja sama dengan pengusaha buah-buahan lokal maupun masyarakat desa untuk pengadaan buah segar. Ini menjadi bagian dari strategi pemenuhan standar makanan bergizi sesuai acuan Badan Gizi Nasional.
“Misalnya ada masyarakat yang punya kebun semangka, itu bisa dikelola bersama melalui kerja sama desa. Ini juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal,” tambahnya.
Adapun untuk daerah-daerah sulit dijangkau, seperti Sedanau dan Binjai berada di pulau terpisah, Pemkab akan menerapkan pendekatan berbeda. Salah satunya melalui pengembangan dapur sekolah bekerja sama dengan pihak sekolah atau penyedia katering yang memenuhi standar gizi nasional.
“Intinya, pembangunannya dilakukan bertahap. Tahun 2025 ini kita ajukan penambahan tiga lokasi lagi, dan tidak menutup kemungkinan tahun depan sudah bisa rampung seluruhnya jika anggaran pusat memungkinkan,” terang Moestofa.
Pemetaan lokasi pembangunan juga terus dilakukan, dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan lahan minimal seluas 25 x 40 meter (sekitar 800 m²), merupakan milik pemerintah kabupaten atau desa setempat.
Pemerintah pusat sepenuhnya menanggung biaya pembangunan, sementara Pemkab Natuna hanya menyediakan lahan dan koordinasi teknis. Moestofa berharap inisiatif ini bisa segera menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk hingga ke wilayah-wilayah terpencil di pulau-pulau terluar Natuna.
(***Hn)
