NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) terus menggencarkan program peningkatan gizi masyarakat melalui pembangunan 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap. Salah satu upaya konkret yang telah dimulai adalah pembangunan Dapur Makan Bergizi (MBG) Mandiri di Ranai, Selasa 29 Juli 2025.
Kepala BP3D Natuna, Moestofa Albakri, menjelaskan bahwa dapur MBG ini menyasar sekitar 9.000 penerima manfaat, terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Satu satuan pelayanan gizi itu idealnya melayani 3.000 hingga 4.000 orang. Kami ambil patokan 3.000. Maka untuk Bunguran Timur yang memiliki 9.000 sasaran, cukup dibangun tiga satpel. Kalau sudah tiga, maka untuk Bunguran Timur sudah cukup. Jika ada swasta seperti TNI yang ingin membangun dapur MBG, kita arahkan ke kecamatan lain yang belum memiliki layanan,” tegas Moestofa.
Menurutnya, sasaran ibu hamil dan menyusui menjadi bagian penting dalam program MBG, sebagai bentuk intervensi untuk mencegah stunting dan memperbaiki gizi sejak dini.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Alfiansyah. Ia mengatakan bahwa angka stunting di Natuna menunjukkan tren penurunan signifikan, dari sebelumnya 16 persen kini menjadi 12 persen dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025.
“Penurunan angka stunting bukan hal yang mudah. Ini bukan hanya peran sektor kesehatan, tetapi juga karena adanya intervensi sensitif dari berbagai sektor, termasuk BP3D. Harapannya, dengan adanya MBG dan bertambahnya dapur atau SPPG, angka stunting bisa kita tekan lebih jauh lagi,” ungkap Hikmat.
Pembangunan selanjutnya akan diarahkan ke kecamatan lain di luar Bunguran Timur, seperti Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, dan Bunguran Timur Laut, serta beberapa kecamatan kepulauan. Lokasi-lokasi tersebut sudah dipetakan dan disiapkan lahan dengan sistem pinjam pakai dari pemerintah daerah.
Selain membangun fasilitas, Pemkab Natuna juga menjajaki kerja sama dengan pelaku usaha buah-buahan lokal dan desa, untuk penyediaan buah segar sesuai standar gizi nasional. Lahan-lahan tidak terpakai milik warga juga diharapkan dapat dimanfaatkan melalui pola kolaborasi dengan pemerintah desa.
Sementara untuk wilayah terpencil seperti Sedanau dan Binjai, berada di pulau berbeda namun masih satu kecamatan, akan diterapkan pola khusus. “Kita bisa bangun dapur sekolah bekerja sama dengan sekolah, atau melibatkan pengusaha katering yang memenuhi standar gizi,” terang Moestofa.
Pembangunan dilakukan bertahap, seiring ketersediaan anggaran dari pusat. Pada 2025 ini, Pemkab Natuna telah mengusulkan tambahan tiga titik lokasi baru. Jika pendanaan mencukupi, tidak menutup kemungkinan seluruh target 19 SPPG akan tercapai dalam waktu dekat.
Lahan pembangunan harus memenuhi syarat minimum 25 x 40 meter atau 800 meter persegi, dan merupakan milik pemerintah daerah atau desa.
Pemerintah berharap, dengan skema kolaboratif dan intervensi lintas sektor ini, angka stunting di Natuna terus menurun dan kualitas gizi masyarakat makin membaik.
(***Hn)
