Layanan di MPP Karimun, Perlu Disosialisasikan Secara Masif

KARIMUN, harianmetropolitan.co.id– Pemerintah Kabupaten Karimun terus mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun yang berlokasi di kawasan Coastal Area. Namun, keberadaan pusat layanan yang dirancang untuk mempermudah urusan administrasi masyarakat termasuk warga dari pulau-pulau seberang ini dinilai belum banyak diketahui secara luas.

Sejak diresmikan pada Mei 2026 lalu, gedung MPP Karimun menampung sekitar 31 tenan dari instansi vertikal, badan usaha milik daerah (BUMD), perbankan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu atap.

Sejumlah instansi yang membuka stan layanan di tempat ini meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Polres Karimun, Kantor Imigrasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tersedia pula layanan Samsat (UPTD PPD Karimun), BPJS Kesehatan, Perumda Tirta Mulia, perbankan (Bank Riau Kepri Syariah, BPR Tuah Karimun, BRI, dan BNI), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Disdikbud, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hingga galeri produk UMKM Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Karimun.

Untuk layanan perizinan dan perangkat daerah seperti DPMPTSP, Disnaker, Disdikbud, Dishub, Dinas Pariwisata dan Ekraf, LPSE, maupun Dinas PUPR yang melayani konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), petugas aktif berjaga pada hari kerja untuk membantu konsultasi serta kendala sistem daring masyarakat.

Sementara itu, sejumlah instansi vertikal dan layanan khusus memiliki jadwal operasional tersendiri di MPP Karimun:

-ATR/BPN Kabupaten Karimun: Membuka layanan pada Senin hingga Kamis pukul 08.30–15.00 WIB untuk loket informasi pertanahan dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

– Kejaksaan Negeri Karimun beroperasi pada Senin hingga Kamis pukul 09.00–12.00 WIB untuk informasi tilang serta pengambilan barang bukti, ditambah layanan konsultasi hukum gratis setiap Rabu pukul 09.00–10.00 WIB.

– Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melayani masyarakat pada Senin hingga Kamis pukul 08.30–15.00 WIB untuk layanan Eraterang, izin besuk tahanan, serta permohonan dan gugatan.

– BPJS Kesehatan membuka loket layanan setiap Senin hingga Jumat khusus sesi pagi pukul 08.00–12.00 WIB, sebelum pelayanan dialihkan kembali ke kantor cabang BPJS mulai pukul 13.00 WIB.

– Polres Karimun hadir terjadwal pada Kamis dan Jumat hanya untuk penerbitan dan perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

– Kantor Imigrasi membuka layanan setiap Kamis pukul 08.00–12.00 WIB khusus untuk konsultasi informasi keimigrasian dan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor.

– Stan Bea Cukai melayani registrasi IMEI maksimal dua unit per orang serta informasi ketentuan barang bawaan penumpang.

– Direktorat Jenderal Pajak melayani asistensi pelaporan SPT berbasis sistem Coretax.

– Samsat Karimun melayani pengesahan pajak kendaraan tahunan dan lima tahunan, sekaligus menjadi satu-satunya stan yang tetap membuka pelayanan pada hari Sabtu hingga pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi serta keterangan salah satu staf di MPP Karimun, Disdukcapil menjadi tenan dengan tingkat kunjungan tertinggi setiap hari kerja dengan rata-rata sekitar 50 pemohon per hari. Layanan mencakup penerbitan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Salah satu staf di MPP Karimun, saat dikonfirmasi, Kamis 19 November 2026, menjelaskan bahwa belum seluruh tenan beroperasi setiap hari karena sebagian instansi masih berproses menyelesaikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan DPMPTSP serta adanya keterbatasan ruang stan. Para petugas yang berjaga saat ini juga masih menjalankan tugas secara bergilir melalui sistem piket mingguan.

Meskipun masyarakat masih banyak yang mendatangi kantor dinas masing-masing secara langsung, kehadiran MPP di kawasan Coastal Area dinilai sangat strategis dan memudahkan warga dari pulau-pulau seberang yang baru tiba melalui pelabuhan karena seluruh urusan dapat diselesaikan di satu lokasi.

Ke depan, pihak pengelola menargetkan pemasangan plang nama berukuran besar di bagian luar gedung pada awal tahun mendatang seiring penyesuaian anggaran agar keberadaannya lebih mudah dikenali masyarakat. Selain itu, disiapkan pula rehabilitasi gedung serbaguna di lantai atas agar dapat dimanfaatkan masyarakat umum. (***ZAF)

Bagikan

Recommended For You

About the Author: Redaksi Harian Metropolitan