Natuna- (harianmetropolitan.co.id). Pemerintah Kabupaten Natuna mendapat sejumlah prestasi gemilang di tahun 2018. Tak main-main, daerah berjuluk Laut Sakti Rantau Bertuah itu menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, atas audit pengelola keuangan daerah tahun 2017.
Bukan itu saja, Kabupaten Natuna juga berhasil meraih peringkat BB (Baik) atas kinerja penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
Kedua prestasi ini merupakan contoh kecil, betapa “hebatnya” pemerintahan Hamid-Ngeti. Bahkan, santer terdengar kabar di kalangan petinggi gedung putih (kantor Bupati Natuna), pengelolaan keuangan Kabupaten Natuna, bakal di tiru kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Ironisnya, ditengah euforia kesuksesan pengelolaan keuangan, Media Harian Metropolitan menemukan adanya indikasi “tipu-tipu” anggaran menyasar beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Tipu- tipu” anggaran tersebut terkesan masif, lantaran praktek “culas” itu tidak terendus aparat penegak hukum.
Data terbaru Media Harian Metropolitan mencatat, tahun 2018 ada 46 Satuan Kerja pemerintah. Dari ke 46 satuan kerja tersebut, paling mencolok, anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Badan Inspektorat. Dan Kecamatan Midai.
Kelima Instansi pemerintah ini “mengangkangi” Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Perubahan atas Pepres 54 Tahun 2010), Pasal 22 ayat 1 sampai 5.
Pasal 22 itu menjelaskan, setiap pengadaan barang dan jasa, baik melalui penyedia maupun swakelola, wajib mengumumkannya terhadap publik, sebagai wujud transparansi pengadaan barang dan jasa.
Di kutip dari laman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap Pepres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, sama saja menerobos aturan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 7 ayat (1) berbunyi ; Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
Ayat (2) berbunyi ; Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Jika pasal-pasal tersebut di abaikan, maka pemerintah dapat di tuntut UU Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 52 berbunyi ; Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.
Selain itu, tidak diumumkannya rencana umum pengadaan melalui website dan/atau LPSE, maka tindakan pengguna anggaran (PA) merupakan perbuatan melawan hukum (secara pidana) berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE yang menyatakan sebagai berikut ;
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik orang lain atau milik publik, di kenakan sanksi sesuai Pasal 48 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.0000.000,00(dua miliar rupiah).
Pengumuman rencana umum pengadaan merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.
Apabila salah satu tahapan saja dilanggar, maka dianggap melanggar peraturan pengadaan barang/jasa secara keseluruhan.
“Besar kecilnya hukuman tergantung hasil penyelidikan aparat hukum, apakah ada kegiatan yang sistematis untuk menyembunyikan paket pekerjaan atau tidak,”tulis Nafri Hartoyo (Widyaiswara Balai Diklat Malang).
Edisi mendatang, media Harian Metropolitan akan merinci sejumlah anggaran Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, tahun anggaran 2016-2018.
Pasalnya, kegiatan swakelola seperti dana honorarium, perjalanan dinas dan belanja rutin kantor, paling banyak tidak di umumkan ke publik. Selain dana swakelola, sejumlah proyek PL juga turut di “sembunyikan” informasinya. Tunggu ulasannya. >>REDAKSI
