harianmetropolitan.co.id, Natuna– BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Selasa 16 Juli 2019.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Natuna yang diwakilkan oleh Plt Asisten I Setda Kabupaten Natuna, Muhammad Amin membuka secara resmi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Natuna Sunardi beserta jajarannya, tim pokja pemilihan dan pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam pidatonya, Muhammad Amin menyampaikan permohonan maaf, karena acara ini bersamaan dengan acara paripurna di dewan, maka Bupati Natuna tidak bisa hadir.
Lebih lanjut Muhammad Amin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengatur aturan BPJS yang tertuang dalam Perbup No 30. Selain itu, pada Bulan Mei, Pemerintah Kabupaten Natuna juga telah mengeluarkan surat edaran bupati.
“Sudah ada aturan yang mengatur, tapi tidak pernah di syaratkan dalam lelang atau kontrak kerja itu harus disertakan anggota pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam perjanjian kontrak kerja, harusnya disebutkan di dalam pekerjaan rentan terhadap resiko pekerja,” ucap Muhammad Amin.
Walaupun begitu, Muhammad Amin berharap, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat melindungi pekerja, tapi tidak di syaratkan karena tidak ingin menjadi persoalan dikemudian hari.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Sunardi mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.
Jaminan sosial itu merupakan salah satu item strategis dalam pembangunan nasional. Poin penting itu, kesejahteraan sosial itu tidak pernah ada tanpa ada jaminan sosial.
“Sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan pekerja karena resiko pekerjaan dilimpahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sunardi.
Untuk programnya, Sunardi menjelaskan ada empat program dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat perlindungan dasar yakni, JHT (Jaminan Hari Tua), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian) dan JP (Jaminan Pensiun).
“Apabila terjadi kecelakaan kerja, mau berapapun biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan , kami akan menanggung semua biaya akibat kecelakaan kerja. Ini sudah beberapa kali terjadi, contohnya di Medan, BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya sampai 1,5 milyar untuk kesembuhan dari peserta. Begitu juga dengan program yang lain, secara pasti akan diperhatikan dengan baik, syaratnya harus terdaftar dulu di BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Laporan : SL
