harianmetropolitan.co.id, Lingga – Sekretaris Daerah (sekda), Kabupaten Lingga, Jumaradi Esram, membuka rapat koordinasi (rakor) Forum Data Kabupaten (FDK) Lingga, di Hotel Lingga Pesona, Jumat 18 Oktober 2019.
Kegiatan yang diinisasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lingga tersebut bertujuan untuk melakukan penguatan data perancanaan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Sekda Lingga, Jumaradi Esram dalam sambutannya mengatakan, rapat ini penting dilakukan karena untuk melaksanakan pembangunan yang berkualitas, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar terjalin keselarasan, sehingga pemerintah daerah bisa membantu menyukseskan program pemerintah pusat.
“Jika bicara data, kita perlu adanya database. Sehingga bisa dijalankan pembangunan yang berkualitas,” katanya.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan sebuah terobosan bagus dari Bapelitbang, mengingat pada peluncuran SIPD yang dilaksanakan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam acara Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Selasa 15 Oktober lalu, Pemkab Lingga telah dinobatkan sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam pengelolaan SIPD.
“Untuk itu, penting untuk melaksanakan rapat ini agar pembangunan di Kabupaten Lingga bisa sesuai dengan data. Dengan data yang akurat, pembangunan akan menjadi lebih berkualitas,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Rendy Jaya Laksamana mengapresiasi kinerja Pemkab Lingga terutama dalam pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dengan baik dan terbuka sehingga menjadi salah satu kabupaten yang terbaik di Indonesia.
Ia menjelaskan, diluncurkannya SIPD tersebut merupakan hasil inisiasi dari Kemendagri guna melaksanakan amanat Pasal 391, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
“Dengan adanya SIPD ini, kita berharap pembangunan di daerah akan lebih baik kedepannya, dengan terintegrasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” katanya.
Rendy mengungkapkan, masih kerap ditemukan di Indonesia, adanya inkonsistensi antara RPJMD yang telah ditargetkan selama 5 tahun dengan pelaksanaannya. Sehingga pembangunan yang telah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal.
Namun dengan menghadirkan SIPD yang telah terintegrasi secara nasional, pemerintah pusat bisa memiliki data mengenai pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah.
“Kita berharap, setelah terintegrasi, bergabung secara menjadi keluarga besar secara nasional, kita berharap bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah,” harapnya.
Diketahui, rakor tersebut diikuti oleh kasubag program dari setiap OPD, Asisten 2 Setda Lingga, para kepala dinas dan badan, kepala bagian serta para camat yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga.
Penulis: SR
