harianmetropolitan.co.id, Natuna – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid, mengatakan, mendukung kebijakan Presiden RI yang akan meningkatkan patrol laut untuk menjaga keamanan dan wilayah kedaulatan NKRI yang belakangan ini ramai dibincangkan terkait pencurian ikan dan pelanggaran batas wilayah oleh Kapal Nelayan Asing dan Cost Guard Cina.
Hal ini disampaikan Meutya saat melakukan kunjungan kerja di Natuna, di anjungan Armada Coast Guard Indonesia 301, Kamis, 16 Januari 2020.
Meutya menjelaskan, Komisi I DPR dalam fungsi legislative dan penganggaran, akan segera mempelajari regulasi untuk melengkapi dan membuat Undang-Undang keamanan laut melalui penguatan fungsi Bakamla secara penganggaran agar lebih konsisten melakukan operasi pengamanan laut diwilayah perairan Natuna Utara, bukan pengamanan yang insidentil dimana operasionalnya dengan cara menarik armada keamanan laut dari daerah lain.
Senada dengan itu, Direktur Oprasional laut Bakamla, Laksma TNI Nur Syawal Embun mengatakan bahwa armada laut Bakamla akan segera beroperasi penuh di perairan Natuna sebagai Vocal Ponit.
Sedangkan untuk pengamanan nelayan yang sedang melaut tetap menjadi bagian dari tugas Bakamla sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat.
Selanjutnya Nur Syawal juga menerangkan kondisi terkini, dimana dalam wilayah ZEE maupun terirorial NKRI saat ini sudah tidak terliat keberadaan Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara.
Turut hadir dalam Kunker Ketua Komisi l DPR RI, Anggota DPR RI Komisi I, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, dan beberapa pejabat dilingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.(*Rian)
