(Ketua DPRD Natuna Andes Putra)
Dijelaskannya, pemerintah terlebih dahulu harus membuat aturan baku. Mempertegas batas wilayah penangkapan, mana cakupan nelayan lokal dan nelayan dari Jawa. Menurut Andes, nelayan dari Jawa mayoritas menggunkan kapal berbobot besar, berkapasitas diatas 10 gross ton. Sementara itu, nelayan Natuna kebanyakan menggunkan pompong berukuran dibawah 10 GT. Hal ini menurutnya harus diatur dengan baik, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan. Untuk itu, perlu adanya aturan yang jelas sejak dini.
(Ketua DPRD Natuna mendampingi Menteri KP di ruang VIP Lanud RSA)
“Nah, ini yang perlu diluruskan, aturannya harus jelas sebelum terealisasi. Jangan sampai dibelakang hari terjadi gesekan antara nelayan kita dengan nelan pantura”.
Ia berharap kepada pemerintah agar merealisasikan usulan nelayan Natuna. Sehingga kesejahteraan nelayan di daerah perbatasan ini lebih meningkat. Apalagi, perekonomian masyarakat di Natuna kebanyakan ditopang dari laut. “Untuk itu, saya harap pemerintah dapat memperhatikan nelayan kita”.
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD saat melaksanakan kunjungan kerja ke Natuna (15/01/2020), mengatakan, ia ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo. Salah satunya akan memperbanyak kapal nelayan ikan di Natuna. Guna memanfaatkan sumber daya kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, meminta kepada masyarakat Natuna agar tidak salah paham. Pemerintah tetap akan menomor satukan nelayan tempatan.
(Ketua DPRD bersama Bupati Natuna dan FKPD)
“Kemudian antara lain juga disebutkan, kita akan memperbanyak nelayan-nelayan atau kapal ikan disini. Tetapi jangan salah paham, seakan-akan kita mau ngedrop nelayan dari luar daerah, kemudian nelayan Natuna tidak diperhatikan, tentu tidak seperti itu”.
Justru sebaliknya pemerintah akan memprioritaskan nelayan asal Kabupaten Natuna. Nantinya akan dikoordonasikan dengan pemerintah daerah.
Mahfud mengatakan, langkah-langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas di KRI Semarang. Dimana posisi nelayan setempat, termasuk kebutuhan apa saja yang diperlukan disini. “Sesudah pertemuan ini, secara lebih tekhnis nanti Menteri KP akan mengkoordinasikan lagi secara lebih detail dengan Pemda”.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, meyakinkan kalau semua bisa dilaksanakan. Kedepan, KKP bakal melihat sesuai dengan harapan masyarakat. Melibatkan pemerintah daerah adalah langkah tepat dalam menentukan apa yang menjadi keinginan nelayan di daerah. (*Rian)
