
Tanjungpinang- (harianmetropolitan.co.id). 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungpinang menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 yang diserahkan langsung sama Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah lantai III, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (20/1/2020).
Atas penyerahan DPA itu seluruh OPD sudah bisa melaksanakan kegiatan yang sudah masuk dalam program kerja masing-masing.
“Ini wujud komitmen pemko Tanjungpinang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi, masing-masing OPD harus segera melaksanakan program kerja nya,” kata Walikota Tanjungpinang.
Saat penyerahan tersebut, Walikota didampingi Wakil Walikota, H. Rahma, S. IP, Wakil Ketua I DPRD, Ade Angga, Wakil Ketua II DPRD, Hendra Jaya, dan Sekretaris Daerah, Teguh Ahmad Syafari.
Walikota meminta agar masing-masing kepala OPD selaku pengguna anggaran membuat petunjuk operasional untuk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan secara konsisten dengan jadwal yang telah direncanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga tidak menumpuk diakhir tahun.
“Pelaksanaanya nanti harus sesuai DPA masing-masing. Jangan sampai salah pengolahan keuangan. Tidak ada alasan bagi OPD untuk molor dalam melaksanakan kegiatannya, utamanya OPD yang menjalankan kerja-kerja infrastruktur agar segera menyusun lelang,” tegasnya.
Selain itu, Walikota mengingatkan seluruh pengguna anggaran agar taat aturan sesuai ketentuan yang berlaku, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
“Kita ingin, begitu anggaran 2020 selesai, tidak ada permasalahan hukum di belakang hari,” ungkapnya.
Walikota menjelaskan bahwa arah tujuan kebijakan pembangunan kota Tanjungpinang tahun anggaran 2020 telah dituangkan melalui RKPD dan KUA-PPAS dengan tema pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan infrastruktur dasar.
Prioritas belanja daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial.
Prioritas tersebut, kata wali kota, diantaranya pembangunan lanjutan Qur’an Center, gedung olahraga, pembangunan puskesmas Seijang, penanganan kawasan rawan banjir, peningkatan destinasi pariwisata berbasis budaya dan kuliner, serta beberapa prioritas lainnya.
“Saya berharap agar prioritas utama 2020 ini menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder dan segera melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada masing-masing OPD,” ucap Syahrul.