
harianmetropolitan.co.id, Jambi – Gubernur Jambi, Fachrori Umar akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanggulangan bencana diperlukan tindakan yang cepat, tepat, dan sinergis.
Hal ini disampaikan Fachrori saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul International Convention Centre, pada Selasa, 4 Februari 2020.

“Saya berharap penanggulangan bencana di Provinsi Jambi harus lebih baik,” ucap Fachrori.
Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah mengatakan, kebencanaan dibutuhkan kesiapsiagaan personil, peralatan serta kepedulian dan kekompakan bersama agar dampak buruk bencana tidak menimbulkan korban jiwa.
Rakornas yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tema Penanggulangan Jaga Alam, Alam Jaga Kita.

Dikatakannya, Pres Jokowi menyampaikan lima arahan untuk penanggulangan bencana. Adapun lima arahan itu :
1. Memerintahkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah bersinergi melakukan upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan resiko bencana serta sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.
2. Penanganan bencana yang terjadi di daerah-daerah diperintahkan kepada setiap gubernur, bupati/wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi agar tata laksana pasca bencana dapat berjalan baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
3. Mengajak berbagai pihak dalam penanggulangan bencana berkolaborasi (kolaboratif) pentahelix yaitu unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media massa berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, pengelolaan lingkungan, rekonstruksi hingga rehabilitasi dampak bencana di Indonesia.
4. Penanggulangan bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prolioritas RPJMN 2020-2024.
5. TNI dan Polri selalu siap siaga dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum.
Hadir dalam Rakornas tersebut, Kepala BNPB Doni Munardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Basarnas, TNI, Polri, dan Pramuka. (Novalino)