harianmetropolitan.co.id, Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas menolak rencana nelayan Pantai Utara (Pantura) melaut di Perairan Natuna Utara dan Kepulauan Anambas.
Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra, mengungkapkan, alasan penolakan salah satunya penggunaan alat cantrang yang digunakan oleh nelayan Pantura.
“Kami sampaikan ke DPRD untuk bersatu suara untuk menolak nelayan Pantura,” ujar Dedi saat beraudensi dengan DPRD, di Aula DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis, 6 Januari 2020.
Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan, mendapat dukungan dari DPRD. “Kami tidak menolak nelayannya, kami hanya tolak kapalnya menggunakan alat tangkap cantrang,” kata Dedi.
Dedi berharap, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, menolak rencana Pemerintah Pusat untuk mendatangkan nelayan Pantura dengan alat tangkap cantrang di laut Natuna Utara, dan di Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar, mengatakan, akan segera menggelar rapat internal perihal penolakan kapal nelayan Pantura.
“Pansus dan Pemerintah Daerah akan kami panggil untuk membahas ini, kalau perlu kita perjuangkan sampai ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Jasril JML dari Fraksi Partai PAN, mengatakan hasil rekomendasi dari pansus nelayan itu ada 14 rekomendasi yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kami dari fraksi PAN dengan sikap menyatakan menolak adanya kapal nelayan Pantura,” ucapnya.
H.Nur Adnan Nalla, dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan, penggunaan alat tangkap cantrang sangat tidak tepat di perairan Natuna Utara, kerana alat tangkap itu menuju sampai dasar laut.
“Mari sama-sama membahu dengarkan suara warga sehingga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” ajaknya.
Hadir dalam Audensi tersebut, Acara dihadiri, Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala OPD, Forkopimda, Serta Masyarakat Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas.(Roza)
