harianmetropolitan.co.id, Jambi – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jambi Apani Saharudin, menyebut, upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 dalam mewujudkan Desa tertinggal menjadi Desa berkembang sebanyak 10 ribu desa, dan Desa berkembang menjadi Desa mandiri sebanyak 5 ribu desa.
Hal ini disampaikan Apani pada Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Provinsi Jambi, di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi, Kamis, 20 Februari 2020 kemarin.
Disamping itu terwujudnya revitalisasi kawasan pedesaan 60 kawasan pedesaan, terwujudnya revitalisasi kawasan transmigrasi 63 kawasan. Terentaska Desa Tertinggal 25 kabupaten tertinggal.
Dimana Pemerintah Pusat telah mengeluarkan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendorong perubahan mendasar bagi desa yaitu desa menjadi subjek pembangunan melalui kewenangan lokal skala desa dibidang pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
“Desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta mengatasi permasalahan yang dihadapi,” ungkap Asisten I Setda Provinsi Jambi.
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 dimana dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun prioritas kegiatan serta pedoman penganggaran dalam dana desa baik ditujukan untuk pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan Permen tersebut, Apani berharap menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dikatakan Apani, pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program atau kegiatan pembangunan prioritas akan tetapi memberikan pandangan kepada Pemerintah Desa dalam menyusun prioritas pembangunan dana desa sehingga pemerintahan desa tetap memiliki peluang untuk berkreasi dalam membuat program kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya serta analisis kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki.
Selain itu, diterangkan Apani, dalam pembangunan desa tersebut pemerintah pusat telah memberikan dukungan finansial berupa dana desa dimana Provinsi Jambi mendapatkan dana sebesar Rp. 1,22 Triliun pada Tahun 2020 dengan rata-rata setiap desa menerima sekitar Rp.800 juta per desa.
Sejalan dengan kegiatan pemerintah pusat di atas pemerintah Provinsi Jambi dalam RPJMD 2016-2021 menargetkan pengurangan 191 Desa Tertinggal dan penambahan Desa Mandiri di Provinsi Jambi melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan provinsi ke desa dan kelurahan dalam provinsi Jambi ditetapkan setiap desa atau kelurahan dapat alokasi dana sebesar Rp.60 juta per desa atau kelurahan.
“Dukungan regulasi dan dukungan finansial bantuan keuangan provinsi untuk dana desa kelurahan serta Alokasi Dana Desa kabupaten ke desa, desa yang maju, mandiri, sejahtera dapat kita wujudkan bersama,” harap Apani.
Sementara itu, Sub Direktorat Kelembagaan Pendukung Perangkat Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr.Deddy Winarwan menyampaikan dari 1800 undangan telah tercatat 1400 yang hadir dan terbanyak dari Kabupaten Merangin.
Kegiatan tersebut serentak ditujuh Provinsi guna memaksimalkan penggunaan dana desa menuju desa mandiri maju dan sejahtera.
Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Merangin H.Al Haris, Wakil Bupati Bungo Safrudin, dan sejumlah OPD se-Provinsi Jambi.(Novalino)
