harianmetropolitan.co.id, Kubu Raya, -Kodam XII/Tanjungpura tidak pernah menerima hibah tanah seluas 60 hektar di Dusun Sungai Kenak, Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah dari Endang Kusnadi. Hal ini ditegaskan oleh Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, dalam rilis persnya, Sabtu 27 Juni 2020.
Kapendam XII/Tpr menampik beredarnya informasi bahwa Endang Kusnadi telah menghibahkan lahan miliknya kepada Kodam XII/Tpr.
Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, menjelaskan, rencananya, Endang Kusnadi akan memberikan hibah tanah seluas 60 Hektar melalui personel Kodam XII/Tpr. Terkait rencana Hibah tersebut, Kodam XII/Tpr tetap berpedoman pada Kep Kasad Nomor Kep/639/VII/2018 tentang Hibah barang dan/atau jasa di lingkungan TNI AD.
“Dalam penerimaan hibah barang atau jasa sudah ada aturan. Oleh karena itu untuk memastikan status lahan tersebut, Kodam XII/Tpr telah membentuk Tim Pengkaji untuk mengecek kualitas, kuantitas dan kelaikan materiil hibah dihadapkan dengan kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Tanggal 14 Mei tim pengkaji dari Kodam sejumlah 30 personel dipimpin Letkol Czi. Yudho (Pabandya Slogdam XII/Tpr) melakukan survey ke lokasi. Selanjutnya, tanggal 27 Mei berdasarkan hasil kajian, Kodam XII/Tpr mengirimkan surat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan III perihal permintaan Informasi status lahan/tanah di Segedong Kab. Mempawah sebagai bahan dari proses pengkajian.
“Pada tanggal 12 Juni 2020, kami telah menerima jawaban dari BPKH wilayah III, yang isinya tanah tersebut berada di areal Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Untan,” ungkapnya.
Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe juga mengatakan, berdasarkan surat dari BPKH wilayah III dan hasil survey yang dilakukan Tim Pengkaji Kodam XII/Tpr dinyatakan bahwa lahan tersebut dalam pemanfaatan dan penggunaan Universitas Tanjungpura serta tidak layak digunakan sebagai pangkalan, karena kondisi lahan 100 % adalah lahan gambut.
“Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020 Kodam XII/Tpr telah mengirimkan surat kepada Endang Kusnadi, isinya menolakan dan tidak menerima hibah lahan dikarenakan tanah tersebut tidak memenuhi standar kelaikan secara fisik dan administrasi,” ujar Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe. (*Ramsyah)
