harianmetropolitan.co.id, Jambi— Paket proyek rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan fasilitas pendukung UPTD Kota Jambi, jadi buah bibir dikalangan masyarakat sejak pekan lalu. Pasalnya, dalam pemberitaan media harianmetropolitan.co.id edisi lalu, redaksi menyoal paket proyek tersebut, telah dikerjakan padahal belum masuk dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jambi, sehingga ada dugaan kong-kalikong, sebab pekerjaan proyek tersebut, melanggar Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 6 dan 7 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca: https://harianmetropolitan.co.id/2020/07/16/tangkap-dan-penjarakan-pejabat-dalam-proyek-rehab-berat-kantor-uptd-kota-jambi/
Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan ini ternyata ditanggapi Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Lexy Fatharani, saat dimintai komentarnya terkait pemberitaan tersebut, mengaku, proyek itu masih berjalan dan belum ada kerugian negara. Namun ia menyarankan, jika ada temuan segera dilaporkan. “Laporkan saja,” ucap Lexy, Senin 3 Agustus 2020, di ruang kerjanya.
Ia juga tidak bisa berbicara banyak, lantaran pihak Kejaksaan Tinggi belum tahu persis permasalahan dalam proyek tersebut, karena belum ada penyelidikan. Hal ini ternyata mendapat dukungan dari Aktifis Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Jen Pebri Timor Siagian. Ia meminta atensi aparat penegak hukum, sebab aturan dalam pengadaan barang dan jasa sudah “dilanggar” Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
Kini, proyek rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan fasilitas pendukung UPTD Kota Jambi ini sudah dikerjakan, dan di papan informasi yang baru saja dipasang oleh pihak rekanan, proyek itu dikerjakan oleh CV. Beta Jaya, sejak 15 Juni 2020 lalu, dengan anggaran senilai Rp179.937.450.
Perusahaan CV. Beta Jaya ini beralamat di Jl. Ir. Juanda Kartawijaya Rt. 27 No. 25, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecacamatan Kota Baru, dan direkturnya bernama Meriyati Sijabat, warga Jl. Ir. Juanda Kartawijaya No. 25, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, serta Leonard Purba, menjabat sebagai Komenditer, warga Lorong Cadas No. 06 Rt. 17, Kelurahan Sei Putri, Kecamatan Telanaipura. Perusahaan ini diketahui hanya memiliki satu orang tenaga kerja bernama Kelik Iskandar.
Informasi dilapangan, perusahaan CV. Beta Jaya diduga perusahaan pinjam pakai dan kontraktor proyek tersebut kabarnya merupakan orang “dekat” istri Gubernur Jambi. Sayangnya, istri Gubernur Jambi belum berhasil dikonfirmasi, apakah terlibat atau tidak dalam proyek tersebut.
Sementara itu, pihak Karo Humas Provinsi Jambi, Johansyah, saat dikonfirmasi via pesan whatsApp, menampik hal tersebut. “Tidak benar, semua prosedur sesuai aturan,” tulisnya menampik tudingan dugaan keterlibatan istri Gubernur Jambi. Hingga berita ini terbit, Direktur CV. Beta Jaya, Meriyati Sijabat belum berhasil di konfirmasi. Bersambung. (*Novalino)
