(Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Rodhial Huda saat diwawancarai wartawan harianmetropolitan di ruang kerjanya. foto-Jagokma)
NATUNA, harianmetropolitan.co.id– Kasus bantuan nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, di Desa Sededap tahun 2019 lalu, senilai Rp1.5 miliar, harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, jika kembali menyalurkan bantuan serupa.
Sebab, bantuan itu “kerap” tidak tepat sasaran, karena dinikmati oleh orang yang bukan berprofesi sebagai nelayan, bahkan tidak sesuai kebutuhan nelayan.
Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Rodhial Huda, saat dikonfirmasi wartawan, terkait komitmennya dalam pembenahan di sektor perikanan dan kelautan, bertekad, kedepan bantuan nelayan harus tepat sasaran dan sesuai permintaan nelayan.
Selama ini, Rodhial melihat, kebanyakan nelayan tidak berprofesi sebagai nelayan pada umumnya, tapi dibantu hanya karena punya mesin pompong (kapal motor).
Makanya, mekanisme harus dibuat. Nelayan harus dilibatkan langsung ketika ada program bantuan nelayan. Jadi, bantuan itu tidak hanya mengejar proyek, tapi harus dipikirkan, apa dampaknya buat nelayan. “Kalau mubazir, Tuhan tidak suka,” katanya.
Ia juga berpesan agar nelayan dapat membiasakan diri untuk aktif mengurus administrasi sebagai persyaratan membuat kelompok nelayan. Sebab, selama ini, ada kelompok nelayan, tapi anggotanya bukan nelayan sepenuhnya. Jadi, hanya diminta bantu untuk urusan administrasi, karena malas mengurus. “Hal ini yang harus diperbaiki kedepannya,” katanya.
Selain itu, sumber daya manusia di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna juga akan diisi oleh latarbelakang pendidikan dibidang perikanan atau setidaknya paham tentang perikanan.
“Contoh, bidang pengelolaan ikan. Selama ini pengelolaan ikan itu sudah ada, tapi peran dinas kurang terlihat,” katanya.
Menyelesaikan persoalan ini tentu butuh proses, namun, ia bersama Bupati Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, mengaku akan tetap konsisten mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. (*Jagokma)
