Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda memimpin rapat.
NATUNA, HARIANMETROPOLITAN.co.id – Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, menekankan pentingnya komitmen berbagai pihak dalam menyinergikan program-program pengentasan kemiskinan.
Ungkapan tersebut dikatakannya ketika membuka acara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah di Kabupaten Natuna Tahun 2022, yang digelar Badan Penelitia Pengembangan dan Perencanaan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna.
Giat itu berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Lantai ll, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (1/12/2022). “Untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait,” kata Rodhial.
Dengan demikian sebut Rodhial, dengan melalui upaya-upaya menyinergikan semua program-program dari pusat dan daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan.
Adapun inti dari kegiatan rapat ini adalah penetapan program kemudian penetapan sasaran dalam menumpaskan kemiskinan. “Program di OPD peningkatan kesejahteraan salah satunya bagaimana bisa membantu kelompok atau orang yang memerlukan bantuan itu dapat dibantu,” sebutnya.
Wakil bupati juga menjelaskan, tim ini bertujuan untuk mempermudah dalam penanganan kemiskinan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga non pemerintah, seperti organisasi masyarakat serta dunia usaha. Dengan demikian efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.
Ungkapan serupa juga disampaikan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Natuna, Emil Lismana. Dirinya memaparkan fungsi dan tugas TKPK Kabupaten Natuna. “TKPK kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya,” jelasnya
Adapun tata kerja TKPK kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan. Agenda kerja tahunan memuat rencana kerja penyusunan rencana penanggulangan lemiskinan daerah, rencana aksi tahunan dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Penyusunan RPKD, rencana aksi tahunan dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalum rapat koordinasi TKPK kabupaten/kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Natuna, Asisten l Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BP3D Kabupaten Natuna, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, Kepala Badan Statistik Natuna, Ketua STAI Natuna, Ketua Baznas Ketua LAM Natuna,serta Anggota Tim TPKP Kabupaten Natuna. (*Rian/Advetorial)
