Natuna, harianmetropolitan.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Natuna mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp13,6 miliar pada tahun 2023, untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Indra Joni, saat dikonfirmasi terkait kucuran dana DAK di tahun 2023, di ruang kerjanya, Senin 19 Desember 2022.
Indra Joni menyebut, berkat kunjungan rutin Bupati Natuna, Wan Siswandi, ke kementrian di Pemerintah Pusat, alokasi dana DAK tahun 2023 dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Sebelumnya, di tahun 2022 DAK bidang pendidikan di Natuna hanya senilai Rp7.2 miliar. “Dana ini nantinya, akan kita pergunakan untuk pembangunan rumah dinas guru, ruang laboratorium, UKS, dan perpustakaan. Semoga, tidak ada hambatan, agar di tahun 2023, kita bisa langsung melaksanakan pembangunannya,” ucapnya optimis.
Selain untuk infrastruktur, Indra Joni menuturkan, ada juga untuk Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Ia merincikan, jika dana DAK tahun 2023 senilai Rp13,6 miliar itu akan diperuntukkan untuk bidang PAUD Rp666 juta, bidang Sekolah Dasar Rp3,9 miliar dan bidang SMP Rp9,03 miliar. Sedangkan dana DAK tahun 2022 sudah di kerjakan dan beberapa proyek pembangunan telah selesai.
Indra Joni, menambahkan, jika SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan bantuan perumahan guru daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) oleh Dinas Pendidikan kabupaten setempat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022.
Dia mengatakan saat ini sedang dibangun ruang komputer untuk mendukung sarana dan prasarana sekolah. Ia mengaku, jika guru-guru di Pulau Panjang memberikan apresiasi, karena telah memprioritaskan dan memperhatikan sepenuhnya pembangunan di daerah 3T, khususnya SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang. Dia mengatakan kebutuhan perumahan bagi guru sangat prioritas dan masih dibutuhkan minimal tiga unit lagi untuk bisa menampung seluruh guru yang ada di daerah tersebut. “Ini kita usulkan melalui DAK, perumahan guru tahun ini dibangun di Pulau Panjang dan Kerdau juga kita usulkan, itu menjadi kebutuhan mendesak, karena banyak guru yang lulus tes kemarin dari luar daerah,” kata Indra Joni.
Sementara itu, Kepala Kepala SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang, Ihfa Syafawi, saat dikonfirmasi via telephone whatsApp, mengatakan, semoga di tahun 2023, pihaknya mendapat tambahan perumahan minimal tiga unit lagi dan itu dalam tahap pengusulan. Karena rumah penduduk tidak ada lagi yang disewakan. Dia mengatakan staf tenaga edukatif di SMP tersebut, sebanyak delapan orang PNS, dua orang dari Sumatera Utara, dua orang dari Sumatera Barat, satu orang dari Nusa tenggara Timur, dua orang dari Natuna, dan satu orang dari Jawa, hanya honorer yang berjumlah lima orang putra daerah Pulau Panjang.
Dia mengapresiasi dinas terkait yang memperhatikan daerah yang sebelumnya tidak tersentuh pembangunan sejak sekolah itu dibangun pada 2005. “Tahun 2019 saya baru menjabat, saat itu fasilitas dan sarana prasarana masih kosong, seperti ruang Kepsek, TU, UKS, keterampilan, mushalla, BK, OSIS, majelis guru, dan sanggar. Pembangunannya baru dua tahun terakhir, perumahan, ruang kelas, perpustakaan, Lab IPA, dan ruang komputer,” katanya.
Sebelumnya, untuk menunjang fasilitas belajar siswa, sekolah tersebut terpaksa menumpang dan mereka menyeberang ke Kecamatan Serasan. “Pada tahun ini dapat kami laksanakan secara mandiri, bahkan bisa menampung tumpangan bagi siswa SD Negeri 005 Kerdau dan 004 Pulau Panjang untuk asesmen berkat pembelian satu set server melalui dana bos afirmasi. Harapan kami pemerintah komitmen dalam penyeimbangan pembangunan di daerah 3T agar mampu bersaing dengan daerah yang sudah maju,” tambahnya. (*Rian)
