Karimun, harianmetropolitan.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dengan dipimpin langsung oleh Bupati Karimun,Aunur Rafiq kembali mengadakan rapat fasilitasi lanjutan permasalahan tanah antara warga masyarakat RT.003/RW.003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral dan RT.002/RW.003 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, kabupaten Karimun Provinsi kepulauan Riau, Pada Rabu 11 Oktober 2023 pukul 13.30 WIB s.d selesai bertempat di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun.
Sebelumnya Pemkab Karimun telah mengundang rapat pertama dengan perwakilan warga pada tanggal 29 September 2023, kemudian pada rapat kedua dengan mengundang dari pihak perusahaan yang bersengketa dengan warga yakni PT.Karimun Sejahtera Propertindo (PT.KSP) pada tanggal 06 Oktober 2023 beberapa hari lalu.
Adapun daftar peserta undangan rapat yang dipimpin Bupati karimun, Aunur rafiq melalui Surat Bupati Karimun Nomor : 005/DISPERKIM/X/3289/2023 tanggal 11 oktober 2023 yakni :
1. Komandan Kodim 0317 Tanjung Balai karimun.
2. Kepala kepolisian Resor Karimun
3. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten karimun
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten karimun
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang kabupaten Karimun
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
12. Camat Meral
13. Camat Tebing
14. Lurah Sungai Raya
15. Lurah Pamak
16. Direktur / Kuasa Hukum PT.Karimun Sejahtera Propertindo (PT. KSP), dan
17. Perwakilan warga masyarakat yang berdomisili di RT.003/RW.003 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral dan RT.002/RW.003 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing yang terdiri dari R. Hadimi, S.H, Philipus Plin, Gerardus Gante, Osmar P Hutajulu, dan Emanuel.
Pada rapat lanjutan tersebut, Bupati karimun, Aunur Rafiq kembali menyampaikan bahwa rapat lanjutan yang diadakan itu adalah merupakan rangkaian dalam menindaklanjuti surat dari Kepala kantor Staf Kepresidenan Nomor : B-133/KSP/D.2/8/2023, tan ggal 07 Agustus 2023 perihal Tindaklanjut Pengaduan dan permohonan masyarakat Meral kabupaten Karimun yang berkonflik dengan PT. Karimun Sejahtera Propertindo (PT.KSP).
“Sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan pada rapat sebelumnya bahwa setelah rapat dengan perwakilan warga kemudian dengan PT.KSP, maka Pemkab Karimun akan mengundang kedua belah pihak yaitu rapat pada 11 Oktober 2023 ini serta mengundang instansi –instansi terkait lainnya.emoga pada rapat ini dapat disepakati solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa,” ujar Bupati karimun.
Selanjutnya Pemkab Karimun memaparkan imformasi yang diperoleh dan kesimpulan-kesimpulan pada rapat dengan perwakilan warga kemudian hasil rapat dengan PT. Karimun Sejahtera Propertindo (PT.KSP) yang terpapar pada layar infocus diruang rapat di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun itu.
Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Junaidi Hutasoit pada rapat itu menegaskan agar kedua belah pihak agar menempuh jalur hukum demi kepastian hukum yakni dengan jalur Pengadilan. Hal itu disarankannya karena sejak pertemuan demi pertemuan dari 2017 lalu hingga saat ini selalu tidak ada kesepakatan dan selalu deadlock dimana masing-masing pihak saling klaim merekalah yang lebih berhak atas objek tanah yang dipersengketakan.
“Kantor pertanahan Kabupaten Karimun tetap berdiri tegak dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas tuntutan masyarakat untuk menetapkan tanah yang ditelantarkan oleh PT.KSP namun tidak dapat kami tetapkan sebagai tanah terlantar karena sesuai Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2021 bahwa penetapan tanah terlantar tidk dapat dilakukan atas tanah yang sedang bersengketa baik sengketa fisik maupun sengketa yuridis”, ucap Junaidi.
“Kemudian atas tuntutan warga agar Kantor pertanahan Kabupaten Karimun membatalkan HGB No.537 tahun 1999 yang telah diganti menjadi HGB No.288 tahun 2002 atas nama PT.KSP, juga tidak dapat dipenuhi karena untuk pembatalan sertifikat itu dilakukan pertama apabila ditemukan bahwa terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya, kemudian pembatalan hanya dilakukan sebelum Lima tahun sejak masa penerbitan sertifikatnya. Dalam hal ini Namun setelah dicheck kami tidak menemukan cacat administrasi dan telah sesuai prrosedur SOPnya, kemudian penerbitan sertifikat tersebut telah lebih atau diatas lima tahun penerbitan sertifikatnya. Untuk itu kami dari kantor Pertanahan Kabupaten Karimun menyarankan agar kedua belah pihak menempuh jalur hukum dengan cara menggugat di Pengadilan demi untuk kepastian hukum,”penegasan dan saran Junaidi Hutasoit.
Sementara Kuasa Hukum PT.KSP, Wiryanto, S.H, M.H menegaskan bahwa pihaknya tetap meminta warga untuk mengembalikan tanah kliennya (Eddy Akun) sebagai pewaris tanah Grant Hak Pakai tahun 1938 dari kakeknya yang bernama Kho Kwi Lim seluas 64 Ha, yang mana Grant tersebut telah ditarik oleh pihak Kecamatan Karimun saat membuat alas hak atas nama Karyawan PT. Pulau Papan Mas sebanyak 33 orang masing-masing seluas 2 Ha. Kemudian pihaknya akan bersedia menggugat ke Pengadilan jika warga Koperatif untuk memberikan data identitas dan tidak keberatan jika PT.KSP bersama dengan Kantor Pertanahan Karimun untuk melakukan inventarisasi untuk objek gugatan di Pengadilan.
Tim Kuasa Perwakilan Warga, Osmar P Hutajulu bersama Penasehat, R Hadimi, S.H setelah mendengar penjelasan dari Kuasa Hukum PT.KSP menyatakan bahwa warga bersama Tim Kuasa Perwakilan warga tidak keberatan jika PT.KSP melakukan gugatan ke Pengadilan. Namun untuk pemberian data identitas warga dan inventarisasi tidak dapat dipenuhi warga ataupun Tim Kuasa Perwakilan warga sampai ada perintah dari Pengadilan.
“Untuk data identitas warga, silakan saudara Kuasa Hukum PT.KSP cari sendiri, dan untuk inventarisasi nanti kalau sudah ada perintah pada proses peradilan,” tegas perwakilan warga.
Kasitel Kejaksaan Negeri karimun, Rezi Dharmawan, S.H, M.H dan Kasat Intelkam Polres karimun, AKP Pramudia pada penyampaian mereka tetap menghargai apa yang menjadi keputusan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ke gugatan Pengadilan dan berpesan agar para pihak tetap menjaga situasi kabupaten karimun yang sampai saat ini telah aman dan kondusif.
Rapat selesai dan ditutup Bupati karimun sekitar pukul 17.00 WIB, dengan resume rapat sebagai berikut :
1. Masyarakat meminta penyelesaian dilakukan secara hukum proses Peradilan
2. Masyarakat meminta PT.KSP yang melakukan gugatan
3. PT.KSP meminta masyarakat Kooperatif memberikan data identitas untuk proses penyelesaian secara hukum Peradilan melalui RT/RW, Kelurahan, atau Kecamatan (waktu pengumpulan data 1 minggu terhitung dari tanggal 11 Oktober 2023.
4.BPN akan melakukan Inventarisasi Penguasaan tanah untuk Kepastian Objek gugatan apabila ada perintah dari Pengadilan
5.Kedua belah pihak akan menerima apapun hasil keputusan yang dilakukan secara hukum proses Peradilan.(Hariono)
