Natuna, harianmetropolitan.co.id – Bupati Natuna, Wan Siswandi menyatakan, bawa pemerintah daerah berkewajiban memberikan anggaran untuk kegiatan KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu.
Hal ini dikatakan Siswandi saat pelaksanaan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada serentak tahun 2024 bersama KPU dan Bawaslu Natuna, di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Senin 23 Oktober 2023.
“Kita hadir disini untuk menindaklanjuti rapat dan koordinasi sebelumnya bersama KPU dan Bawaslu dalam perihal anggaran,” jelas Siswandi.
Siswandi menerangkan, pemerintah daerah tidak dapat memenuhi anggaran yang diusulkan KPU dan Bawaslu, karena keterbatasan anggaran.
“Karena anggaran tahun 2023 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini berimbas pada anggaran dalam pelaksanaan Pemilu,” ucapnya.
Dengan anggaran itu, Siswandi mengatakan, dapat memenuhi dan memaksimalkan kebutuhan mendasar KPU dan Bawaslu.
“Saya harap KPU dan Bawaslu dapat menggunakan anggaran tersebut dengan baik,” tutur Siswandi.
Siswandi juga berharap, pelaksaan Pemilu dan Pilkada mendatang bisa berjalan dengan baik dan sukses.
Sementara, Ketua KPU Natuna, Kusnaidi mengucapkan terimkasih atas dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu.
“Terkait anggaran telah disepakati bersama Pemkab dan KPU Natuna sebesar Rp16 miliar,” terang Kusnaidi.
Anggaran ini, Kusnaidi berujar, berkurang dari yang diusulkan sebesar Rp31 miliar. Menurut Kusnaidi, KPU Natuna juga mendapatkan anggaran sering dari pemerintah Provinsi Kepri sebesar Rp8,6 miliar.
“Jadi total anggaran di KPU senilai Rp24,6 miliar,” sebutnya.
Kusnaidi mengutarakan, pihaknya akan menggunakan anggaram secara transparan, efesien, dan akuntabel.(Rian)
