
harianmetropolitan.co.id, Natuna – Di masa kampanye Pemilu serentak 2024 isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian publik. Karena seorang ASN dituntut untuk netral dan tidak memihak ke pasangan calon (Paslon) tertentu.
Sesuai aturan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), apabila keluarga dari ASN, atau pasangan suami/istri dari ASN itu menjadi caleg atau kepala daerah bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara.
“ASN di Natuna sejauh ini tidak ada yang mengajukan cuti. Memang himbauan dari KASN dan BKN, menyarankan cuti di luar tanggungan negara, jika pasangan dari ASN ikut kontestasi Pileg 2024. Akan tetapi, jika ASN itu mampu untuk tidak melanggar aturan yang ada, tidak masalah juga jika tidak cuti. Karena ini bukan kewajiban, tetapi saran yang diberikan supaya ASN benar-benar netral menghadapi Pemilu serentak 2024,” ucap Bupati Natuna Wan Siswandi di ruang kerjanya, Kamis, 7 Desember 2023.
Lanjut Bupati Natuna mengatakan, memang ada beberapa pasangan ASN di Natuna yang ikut calon legislatif di Pemilu serentak 2024 mendatang.
“Jadi bagi ASN yang pasangannya ikut Pileg, tetapi tidak ambil cuti, tidak boleh ikut menemani pasangannya selama masa kampanye, serta dilarang menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan tertentu. Contohnya saya ajalah, hari ini anak saya ikut nyaleg, saya tidak boleh mendampingi di masa kampanye dan menggunakan kendaraan Dinas atau fasilitas Negara lainnya untuk kepentingan tertentu. Jika saya mau ikut mendampingi, tentu saya harus ambil cuti,” tambah Wan Siswandi.
Terakhir Wan Siswandi menyampaikan, ASN yang pasangannya atau keluarga lainnya ikut kontestasi Pileg di 2024, mempunyai kesadaran tinggi untuk menjaga netralitas.
“ASN harus menjaga netralitas mereka agar tidak memberikan dukungan atau memihak kepada calon tertentu dan tidak menyalahgunakan sumber daya untuk tujuan politik. Sehingga dapat memastikan adanya proses pemilihan yang adil, jujur, bebas, dan terpercaya,” tutupnya.