Karimun, harianmetropolitan.co.id – Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (DPC ProJo) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri gerak cepat melakukan pelaporan dan pengaduan masyarakat ke Kepala Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Kerja Tanjung Balai Karimun.
Laporan tertuang dalam Surat nomor 012/DPC-Karimun/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan perihal Laporan Pengaduan dan ke Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Karimun, dengan cq: Kepala Satuan Reserse Kriminal dan Kepala Unit Pidana Umum Polres Karimun yang tertuang dalam surat nomor 015/DPC-Karimun/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 dengan perihal Pengaduan Masyarakat (DUMAS).
Kedua surat tersebut berisi 2 (dua) hal yaitu adanya temuan dugaan Pemalsuan pencatut stempel dan tanda tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Temuan lainnya yaitu dugaan pemalsuan terhadap bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Ditjen Mineral dan Batu Bara.
Ditemui usai menghadiri konfirmasi oleh pihak Polres Karimun, 23 Maret 2024 lalu, Ketua DPC ProJo Karimun Wisnu Hidayatullah menyampaikan bahwa laporan resmi tersebut akan dilanjutkan dikarenakan temuan dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Perkumpulan Rezeki Anak Melayu merupakan tindakan yang salah dan merugikan negara.
“Kami akan terus lanjutkan laporan dugaan pemalsuan dan pembohongan publik ini, karena tindakan yang salah dan merugikan negara, 3 Kementerian langsung yang dibohongi yaitu Kementerian KKP, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM Republik Indonesia,” ucap Wisnu sapaan akrabnya seperti dikutip dari StrightTimes.
“Negara saja sudah dibohongi, apalagi nanti masyarakat Karimun, mau jadi apa ke depan Bumi Berazam ini jika hal ini dibiarkan,” protes Wisnu lagi.
Sementara Sekretaris DPC ProJo Karimun Eggy Zullian yang mendampingi Ketua DPC ProJo Karimun mengatakan bahwa temuan dugaan pemalsuan tersebut digunakan sebagai landasan legalitas Koperasi Produsen Perkumpulan Rezeki Anak Melayu untuk melakukan aktifitas penambangan pasir laut.
“Dugaan pemalsuan sebagai landasan legalitas untuk aktifitas penambangan pasir laut, hal ini telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir oleh oknum pelaku, kami meminta agar yang bersangkutan dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian untuk di periksa berikut juga jika ada oknum instansi dan atau lembaga yang melindungi pemalsuan tersebut,” ungkap Eggy.
Ketika dikonfirmasi awak media, Sekretaris DPD ProJo Provinsi Kepulauan Riau Dado Herdiansyah menegaskan bahwa pengurus provinsi mengetahui pengaduan masyarakat (DUMAS) yang dilakukan oleh DPC ProJo Karimun dengan tujuan ormas Projo Karimun melakukan Kontrol Sosial terhadap seluruh aktifitas yang merugikan negara di wilayah Karimun.
Sebagai mitra Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, Dado Herdiansyah menegaskan bahwa adalah wajib untuk membantu dalam pengawasan kegiatan yang merugikan negara dan kebocoran penerimaan negara serta mendukung agar permasalahan ini bisa diungkap segera dan pihak – pihak terkait bisa di proses secara hukum.
“Dumas yang dilakukan oleh ProJo Karimun kami ketahui sebagai tembusan, dan ini merupakan satu langkah baik buat masyarakat Karimun dan Negara, karena ada kontrol sosial terhadap oknum – oknum pelaku yang merugikan negara dan bangsa ini,” ujar Sekretatis Projo Dado.
Sekretaris DPD ProJo Provinsi Kepulauan Riau Dado Herdiansyah juga menegaskan bahwa Dumas tersebut akan terus didukung untuk dilanjutkan, mengingat dan menimbang hal ini sudah juga diketahui ProJo Pusat sesuai tembusan, dan apabila ada oknum instansi dan atau lembaga yang terlibat dalam pemalsuan dan melindunginya maka diminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas.
“Kami meminta agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas, siapa pun oknum pelakunya,” pinta Dado Herdiansyah secara tegas demi tegaknya hukum dan keadilan.
Secara terpisah, Ketua Koperasi Produsen Perkumpulan Rezeki Anak Melayu sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait adanya laporan dari ketua DPC Projo Karimun ke Polres Karimun terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut.
(Hariono/NS; StrightTimes)
