Natuna, harianmetropolitan.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda, Penyampaian rekomendasi LKPJ kepada Bupati Natuna. Penyampaian Pidato Bupati Natuna terhadap Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2023 dan Penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap Ranperda (RPJP) tahun 2025-2045.
Rapat berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Selasa 4 Juni 2024, dibuka langsung Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar.
Turut hadir, Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) dan Tokoh agama.
Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam sambutan menyampaikan, Esensi dari pengelolaan keuangan daerah selalu berpedoman kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah pusat melalui penataan pengelolaan keuangan daerah, efisien, efektif dan akuntabel.
Hal tersebut di atur dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan I keuangan daerah yang menjadi cuan dalam dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Proses penganggaran dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan yang di sebut dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Setiap SKPD dalam menyusun anggaran tidak hanya mengusulkan program dan kegiatan rencana kerjanya, namun juga harus dapat menetapkan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk setiap kegiatan yang di usulkan, sehingga setiap kegiatan dapat di ukur tingkat keberhasilannya baik keberhasilan masukan maupun keluarnya atau hasil dari suatu kegiatan serta manfaat dan dampak yang dicapai,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.333.507.226.175,09 (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah dan Sembilan Sen) atau 104,58 %.
Dari target yang di tetapkan sebesar Rp1.275.091.033.815,11 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah dan Sebelas Sen). Sehingga terjadi pelampauan target pendapatan sebesar 4,58% yang disumbangkan dari pajak daerah sebesar 113,51% dan pendapatan transfer sebesar 104,04%.
Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1.174.496.509.506,59 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah dan Lima Puluh Sembilan sen) atau 91,75% dari anggaran belanja Rp1.280.058.659.612,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enak Ratus Lima Puluh Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah).
Surplus pengeluaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp159.010.716.668,50 (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Delapan Lima Puluh Sen), Sehingga silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.972.658.465,39.
“Alhamdulillah laporan pemerintah Kabupaten Natuna keuangan Natuna tahun anggaran 2023 yang telah di audit oleh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Propinsi Kepulauan Riau mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Laporan pemerintah predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan ini merupakan kali ke sembilan secara keseluruhan atau kalo ke tujuh secara berturut turut di raih oleh pemerintah Kabupaten Natuna,” paparnya.
Sementara Sekwan Natuna Edy Prioto dalam penyampaiannya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Natuna yang telah berusaha untuk meningkatkan PAD. Selain itu diminta kepada Bupati untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Advetorial/Rian
