Natuna, harianmetropolitan.co.id – Enam Fraksi DPRD Kabupaten Natuna Kompak menyetujui rencana Rancangan Perda (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Natuna tahun 2023.
Dalam laporan disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Azi saat menyampaikan pendapat akhir fraksi partai Golkar tentang LPP pelaksanaan APBD Natuna tahun 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Jumat, 28 Juni 2024.
Azi menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah (Pemda) Natuna yang kembali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri.
Menurutnya, ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan baik saat penganggaran maupun penyerapan pelaksanaan anggaran.
“Kami harap perolehan opini WTP dapat dipertahankan sehingga realisasi keuangan daerah yang sudah dituangkan benar-benar sesuai dengan peruntukkannya,” ujar Azi.
Azi menuturkan, dari laporan hasil realisasi APBD Natuna tahun anggaran 2023 yang telah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,333 triliun dari yang ditargetkan Rp1,275 triliun atau melebihi dari yang ditargetkan sebelumny 58,4 miliar.
Sementara, kata Azi, realisasi belanja sebesar Rp1,174 triliun dari yang ditargetkan Rp1,280 triliun atau penyerapan anggaran sebesar 91 persen sehingga sisa anggaran atau silpa Rp163,97 miliar.
Selain itu, Fraksi Golkar juga memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan anggaran maupun pelaksanaan penyerapan anggaran diantaranya :
1. Agar Pemda memaksimalkan pencapaian target realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja atau penyerapan yang baik.
2. Agar Pemda dapat mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Agar Pemda melakukan sosialisasi ke wajib pajak tentang pajak dan retribusi daerah.
4. Agar Pemda melalukan penyusunan anggaran dan membuat pembangunan skala prioritas untuk kegiatan masyarakat.
5. Agar Pemda melakukan pengawasan terhadap pelaksaan penggunan anggaran serta evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang sidah ditetapkan APBD sehingga menghindari penyalahgunaan angaran.
Sementara 5 fraksi lainnya ikut jejak Fraksi Golkar. Mereka setuju atas LPP APBD 2023. Bahkan ada 2 Fraksi yang hanya mengucapkan terimakasih saat berada di depan untuk menyampaikan jajak pendapatnya. Hal ini mengundang tawa para hadirin. Karena saat berada di atas mimbar Fraksi PDI P langsung mengucapkan setuju.
Advetorial/Rian
