NATUNA, harianmetropolitan.co.id- Program peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Natuna mengalami hambatan akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Dedy Damhudy, menegaskan bahwa kebijakan ini berdampak signifikan pada berbagai program teknis perikanan, Rabu 26 Februari 2025.
“Setiap tahunnya, Dinas Perikanan mendapatkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung kesejahteraan nelayan, baik dalam bentuk bantuan alat tangkap, operasional nelayan, pembibitan ikan, hingga fasilitas pengolahan ikan. Namun, tahun ini karena efisiensi anggaran, program tersebut ditiadakan, bukan hanya di Natuna tetapi di seluruh Kepulauan Riau,” ujar Dedy.
Ia menjelaskan bahwa penghentian sementara ini berimbas pada produktifitas usaha nelayan dan dapat mengalami stagnasi. Selain itu, dinas perikanan juga menghadapi kendala dalam pengawasan dan pembinaan terhadap nelayan serta pembudidaya ikan di berbagai kecamatan.
“Dampak dari efisiensi ini sangat berpengaruh, terutama karena Natuna merupakan wilayah kepulauan dengan sektor perikanan sebagai potensi utama. Tanpa anggaran yang cukup, pembangunan sektor ini akan terhambat meskipun tidak sepenuhnya berhenti,” tambahnya.
Meski demikian, Dinas Perikanan tetap berupaya mencari solusi dengan mengusulkan permohonan bantuan sarpras untuk nelayan kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Mereka juga terus melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap bantuan yang telah disalurkan sebelumnya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para nelayan dan pembudidaya ikan.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi kami. Pendataan dan koordinasi di lapangan terus berjalan, karena dari data tersebutlah kami bisa mengusulkan kembali anggaran atau program di masa mendatang,” pungkas Dedy.
Dengan adanya efisiensi anggaran ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan solusi alternatif agar kesejahteraan nelayan di Natuna tetap terjaga dan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah tidak mengalami kemunduran secara signifikan.
(***Hani)
