NATUNA-harianmetropolitan.co.id- Inspektorat Natuna paling “pandai” mengusulkan dan menghabiskan uang rakyat untuk belanja honorarium dan perjalanan dinas. Meski sudah mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) cukup besar, ternyata tidak membuat instansi pengawas dan pemeriksa keuangan internal Pemerintah Kabupaten Natuna itu merasa cukup, karena semua kegiatan dimasukkan pos belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
Memang, honorarium itu sah dan diakui oleh negara sesuai regulasi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Namun, publik perlu bertanya, apa kinerja Inspektorat sehingga pantas mendapatkan honorarium dalam setiap kegiatan, disaat rakyat Natuna harus gigit jari karena banyak anggaran pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dipangkas.
Dalam catatan media harianmetropolitan, total belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan di Inspektorat Natuna tembus Rp236.440.132. Anggaran ini jadi “pemasukan tambahan” bagi Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran dan Bendaha Pembantu, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan.
Meski sudah mendapat honor dan Tambahan Penghasilan Pegawai cukup besar, nyatanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri justru menemukan kerugian keuangan daerah atas sejumlah kegiatan tahun 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Natuna.
Tidak main-main, temuan BPK Kepri itu dimasukkan dalam penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah senilai Rp7,5 miliar atau tepatnya, Rp7,510,928,858. Paling parah, temuan itu menyangkut belanja barang habis pakai, seperti alat tulis kantor,
Inspektur Daerah, Robertus atau biasa dikenal Muhammad Amin, saat dikonfirmasi beberapa hari lalu hingga saat ini tidak pernah ditemui di kantor. Sekretaris Inspektorat Natuna, Tri Sulo, juga kerap tidak berhasil ditemui, meski sudah di konfirmasi via pesan whatsApp, justru memblokir nomor jurnalis, Kamis 25 September 2025 lalu. Sementara itu, Bendahara Inspektorat Natuna, Umar, juga setali tiga uang, tidak pernah berhasil dikonfirmasi.
Sikap “kucing-kucingan” para petinggi di Inspektorat Natuna itu terjadi sejak media menyorot soal pengadaan alat tulis kantor (ATK). Mereka seakan “ketakutan” karena sampai memblokir nomor wartawan, bahkan Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Natuna, Hendri Dunan, sampai tidak berani berkomentar dan menyarankan wartawan bertanya langsung ke Inspektorat.
Benner- benner cantik dengan jargon “Anti Pungli, Pemerintahan Bersih, Maklumat Pelayanan dan Pelayanan Bebas Korupsi” yang menghiasi sudut kantor Inspektorat Natuna, tampaknya hanya ornamen penghias gedung, tidak untuk “kinerja”.
Pengadaan bener-benner itu seakan “formalitas” belaka, seakan menunjukkan jika instansi Inspektorat Natuna bebas dari perilaku korupsi. Berita ini masih memerlukan upaya konfirmasi lanjutan. (***Rian)
