Natuna, harianmetropolitan.co.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan ketat terhadap standar higiene dan sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah, mengatakan peran Dinkes dalam program MBG lebih difokuskan pada pengawasan kesehatan lingkungan serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG yang telah memenuhi persyaratan.
Menurut Hikmat, Dinkes bersifat menunggu pengajuan resmi dari pihak SPPG sebelum melakukan proses verifikasi dan tindak lanjut penerbitan SLHS.
“Kami sifatnya menunggu dari SPPG menyampaikan permohonan SLHS, setelah mereka ajukan baru kami tindaklanjuti,” ujar Hikmat, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia menjelaskan, hingga saat ini baru lima dapur SPPG di Natuna yang mengajukan penerbitan SLHS. Dari jumlah tersebut, hanya tiga dapur yang telah dinyatakan laik higiene sanitasi.
“Yang lain belum ada mengajukan,” tegasnya.
Dalam memastikan standar kesehatan terpenuhi, Dinkes Natuna juga telah menurunkan tim untuk melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Sidak dilakukan guna memastikan proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, hingga kualitas penjamah makanan sesuai ketentuan kesehatan.
“Ada tim yang turun,” singkat Hikmat saat ditanya terkait inspeksi ke dapur SPPG.
Lebih lanjut, Hikmat menegaskan bahwa proses penerbitan SLHS tidak dipungut biaya. Bahkan, pelatihan bagi penjamah makanan juga diberikan secara gratis sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberhasilan program MBG di daerah.
“Selama dokumen lengkap, SLHS bisa terbit dalam 10 hari kerja. Tidak ada biaya apapun, termasuk pelatihan penjamah makanan. Hanya untuk sampel air dan makanan, dapur yang mengirimkan ke laboratorium,” jelasnya.
Saat ini, baru dua dapur SPPG yang aktif meminta pelatihan penjamah makanan kepada Dinas Kesehatan Natuna, yakni dapur SPPG Bunguran Tengah dan dapur SPPG Tanjung.
Dinkes Natuna berharap seluruh pengelola dapur SPPG segera mengurus SLHS agar pelaksanaan program MBG berjalan aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan pangan. Pengawasan ini dinilai penting untuk menjamin makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat, benar-benar higienis dan layak konsumsi.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. (Rian)
