KARIMUN, harianmetropolitan.co.id – Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun hingga semester I 2026 dinilai belum maksimal. Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum optimal karena hingga saat ini belum ada setoran ke kas daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karimun, Adi Hermawan, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, 24 Agustus 2026.
Adi mengatakan, berdasarkan data laporan rugi-laba per 31 Desember 2025 yang disampaikan Bupati Karimun dalam laporan pertanggungjawaban APBD, capaian kinerja masing-masing BUMD cukup beragam.
Berdasarkan data tersebut, BPR Tuah Karimun mencatat kerugian Rp192,25 juta dan belum memberikan kontribusi kepada daerah. Sementara BUP Kepelabuhan menargetkan kontribusi Rp2 miliar dengan realisasi berdasarkan laporan sebesar Rp821,31 juta atau 41 persen.
Perumda Bumi Berazam Jaya menargetkan kontribusi Rp350 juta dan telah mencatat capaian Rp276,4 juta atau 79 persen. Adapun PDAM Tirta Mulya menargetkan Rp800 juta dengan capaian Rp460,89 juta atau 58 persen.
Sementara itu, Bank Riau Kepri memiliki target kontribusi sebesar Rp1,363 miliar dengan capaian Rp1,232 miliar atau sekitar 90 persen. Secara keseluruhan, target kontribusi BUMD yang tercatat mencapai sekitar Rp4,51 miliar dengan capaian Rp2,79 miliar atau 62 persen.
Namun, hingga semester pertama 2026, kontribusi tersebut belum disetorkan ke kas daerah. Salah satu alasan yang disampaikan adalah belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Adi menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Bupati Karimun selaku Kuasa Pemilik Modal segera melaksanakan RUPS dan memastikan kontribusi BUMD segera masuk ke kas daerah.
“Kami menilai ini terlalu lama. Kami meminta Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal segera melaksanakan RUPS dan segera menyetor kontribusi ke kas daerah, karena ini akan berpengaruh pada seluruh kegiatan belanja daerah,” kata Adi.
Ia juga mengingatkan agar pola penyetoran kontribusi yang baru dilakukan menjelang akhir tahun tidak kembali terjadi. Menurut dia, keterlambatan tersebut berpotensi mengganggu arus kas daerah dan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, yang baru setor di akhir tahun. Itu akan mengganggu rencana kegiatan OPD yang sudah disusun dalam DPA masing-masing,” ujarnya.
Dari pihak BUMD, Direktur Utama PDAM Tirta Mulya, Ferry Kurniawan, mengatakan kontribusi sekitar Rp460 juta direncanakan untuk digunakan melunasi tunggakan pajak air permukaan tahun 2010 sebesar Rp449 juta. Saat ini, pihaknya masih menunggu kesepakatan dengan BPK serta persetujuan Gubernur Kepulauan Riau.
“Paling lambat September kita akan lakukan penyetoran dan pembayaran,” kata Ferry.
Direktur Utama Perumda Bumi Berazam Jaya, H. Maksum, mengatakan pihaknya belum menyetorkan dividen karena masih menunggu hasil audit dan pelaksanaan RUPS. Ia menargetkan penyetoran dividen ke kas daerah dapat dilakukan pada September 2026.
“Target kita September sudah setor dividen ke kas daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BUP Kepelabuhan, Liza Bharlyantie Hilsya, menyatakan pihaknya masih menunggu pelaksanaan RUPS untuk menentukan proses penyetoran kontribusi kepada pemerintah daerah.
“Kami belum RUPS, Pak,” kata Liza.
DPRD Karimun meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap tata kelola BUMD serta mempercepat pelaksanaan RUPS. DPRD juga menekankan agar seluruh kontribusi BUMD dapat disetorkan tepat waktu sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan arus kas daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan dan belanja daerah dapat berjalan sesuai rencana. (Hariono)
