KARIMUN, harianmetropolitan.co.id – Menjadi salah satu anggota legislatif termuda di DPRD Kabupaten Karimun, Muhammad Firdaus tetap teguh memegang harapan dan optimisme untuk terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Anggota Komisi III DPRD Karimun dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan komitmennya tersebut saat dikonfirmasi awak media, Senin, 31 Agustus 2026.
Memasuki tahun kedua masa jabatannya sebagai wakil rakyat, Firdaus mengakui masih terdapat sejumlah aspirasi masyarakat yang belum seluruhnya dapat diwujudkan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah yang saat ini menghadapi berbagai tekanan.
Ia menegaskan, belum terealisasinya sejumlah usulan masyarakat bukan berarti aspirasi tersebut diabaikan. Setiap usulan yang disampaikan warga, kata dia, tetap menjadi bagian dari perjuangan politiknya sebagai anggota DPRD.
“Belum terealisasinya beberapa usulan masyarakat bukan karena kesengajaan, baik dari pihak saya maupun Pemerintah Kabupaten Karimun. Kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit, ada efisiensi anggaran, serta dampak pemangkasan TKD itulah kendala utamanya,” ujar Muhammad Firdaus.
Menurut Firdaus, kondisi fiskal daerah memang menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan penyesuaian terhadap kemampuan anggaran sehingga tidak semua program yang diusulkan masyarakat dapat langsung dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
Kendati demikian, ia memastikan aspirasi masyarakat tetap diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Terlebih, sebagian aspirasi tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan infrastruktur lingkungan dan pelayanan publik.
Firdaus menyebutkan, pada tahun pertama masa jabatannya, tepatnya 2025, sejumlah aspirasi warga di wilayah Telaga Tujuh telah berhasil direalisasikan. Beberapa di antaranya berupa pengerjaan semenisasi jalan dan pembangunan drainase.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya berasal dari satu jalur. Sebagian masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sementara lainnya disampaikan secara langsung oleh masyarakat melalui RT dan RW setempat.
“Alhamdulillah, di tahun 2025 lalu aspirasi masyarakat di wilayah Telaga Tujuh sudah terealisasi seperti semenisasi jalan dan pembangunan drainase,” katanya.
Realisasi pembangunan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur perencanaan pembangunan maupun komunikasi langsung dengan wakil rakyat dapat diperjuangkan untuk masuk dalam program pemerintah.
Namun, Firdaus menyadari masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan lanjutan. Salah satunya berkaitan dengan kondisi drainase di sejumlah kawasan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Untuk tahun anggaran 2026, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) baru menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkannya. Selain itu, pembangunan drainase di sejumlah titik yang rawan mengalami banjir juga menjadi perhatian.
Menurut dia, keberadaan Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Karena itu, kebutuhan terhadap sarana Posyandu perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara pembangunan drainase diperlukan untuk mengurangi persoalan genangan dan banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman.
Firdaus mengatakan dirinya akan terus berkoordinasi dan menyampaikan kebutuhan tersebut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Ia berharap usulan yang dinilai mendesak dapat ditempatkan sebagai program prioritas.
“Kami akan terus mendorong agar usulan-usulan masyarakat ini masuk dalam skala prioritas dan dapat segera dianggarkan,” tegasnya.
Ia memahami bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak selalu dapat dilakukan dalam waktu singkat. Setiap program harus melalui tahapan perencanaan, pembahasan, penyesuaian dengan kemampuan fiskal, hingga akhirnya ditetapkan dalam APBD.
Karena itu, Firdaus meminta masyarakat tidak melihat proses tersebut hanya dari hasil akhir pembangunan. Menurutnya, perjuangan terhadap aspirasi warga juga berlangsung dalam setiap tahapan pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Firdaus tetap menyimpan optimisme terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Ia berharap perubahan postur anggaran dapat memberikan ruang bagi sejumlah kebutuhan masyarakat yang telah masuk dalam daftar prioritas.
“Kendati demikian, di APBD Perubahan ini kami optimis usulan-usulan masyarakat dapat terealisasi, terutama yang sudah masuk skala prioritas,” ujarnya.
Firdaus menilai APBD Perubahan dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali program-program yang belum berjalan sekaligus melihat ruang fiskal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi DPRD bukan hanya menyusun dan menyepakati anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan yang telah disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi III, Firdaus mengatakan dirinya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan agar program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga dapat memperoleh perhatian yang proporsional.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, aspirasi yang disampaikan warga di tingkat RT dan RW maupun melalui Musrenbang tetap memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan.
Ia berharap keterbatasan fiskal tidak membuat kebutuhan masyarakat kehilangan perhatian. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi tantangan bersama bagi eksekutif dan legislatif untuk menentukan program yang benar-benar mendesak dan memiliki manfaat luas.
Firdaus juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan dapat diketahui dan diperjuangkan melalui jalur yang tersedia.
“Yang paling penting masyarakat tetap percaya dan bersabar. Setiap usulan yang disampaikan akan terus kami perjuangkan sesuai kemampuan anggaran dan mekanisme yang ada,” katanya.
Ia memastikan perjuangan terhadap aspirasi warga tidak berhenti hanya karena sebuah usulan belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan. Aspirasi tersebut akan tetap dibawa dalam pembahasan berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
Bagi Firdaus, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Karimun. Karena itu, ia berkomitmen untuk tetap turun dan mendengarkan kebutuhan warga di daerah pemilihannya.
Ia berharap program pembangunan yang nantinya terealisasi tidak sekadar menjadi bagian dari daftar kegiatan pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi tekanan, Firdaus mengakui perjuangan tersebut membutuhkan proses dan komunikasi yang berkelanjutan. Namun, ia menilai keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia pun berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat menghasilkan keputusan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya usulan yang telah dinyatakan prioritas.
“Harapan kami tentu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan. Kami akan terus berusaha agar aspirasi tersebut bisa masuk dan dilaksanakan,” pungkas Firdaus. (Hariono)
