Karimun, harianmetropolitan.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq, menghadiri Rapat Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Karimun. Rabu, 12 Juni 2024.
Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun 2023 terealisasi sebesar 89,36 persen.
Hal Tersebut diketahui berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Kepada DPRD Kabupaten Karimun.
Dalam sambutannya Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan Materi-materi pokok LKPJ pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
“Dalam hal itu, materi-materi pokok LKPJ pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023 yang meliputi pendapatan, belanja,dan pembiayaan daerah,” ujarnya.
Dipaparkan Rafiq, untuk pendapatan daerah yang ditargetkan Rp. 1.508.806.069.779. Sementara hingga akhir 2023 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.348.239.567.434 atau 89,36 persen.
Kemudian pendapatan daerah ditargetkan pada perubahan APBD Kabupaten Karimun tahun 2023 sebesar Rp. 1.508.806.069.779. Namun hingga akhir tahun 2023 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.348.239.567.434 atau 89,36 persen.
Untuk rinciannya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 496.530.233.850, dan direalisasikan Rp. 408.164.517.579 atau 82,20 persen.
“Dengan demikian (PAD) tidak tercapai Rp. 88.365.716.270,” sebut Rafiq.
Lalu pendapatan transfer dengan target Rp. 1.006.084.620.929, terealisasi Rp. 935.347.275.016 atau 92,97 persen.
Pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp. 6.191.215.000, terealisasi Rp. 4.727.774.839 atau 73,36 persen.
Sedangkan belanja daerah yang dianggarkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 1.256.637.601.445, dan terealisasi sebesar Rp. 1.085.294.413.604 atau 86.36 persen.
Belanja modal dianggarkan Rp. 226.337.971.814 terealisasi Rp. 179.850.133.239 atau 79,46 persen.
Belanja tak terduga dianggarkan Rp. 2.263.524.032, terealisasi Rp. 1.705.018.370 atau 75,33 persen.
Belanja transfer terdiri dari bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp. 2.100.000.000 dengan realisasi 0,00 persen.
Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebesar Rp. 91.730.066.500, dengan realisasi sebesar Rp. 91.730.066.500 atau 100 persen.
Kemudian penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 72.008.020.489, yang terdiri dari sisa lebih pembiayaan 2022 sebesar Rp. 71.893.094.012, dan penerimaan pembiayaan bergulir sebesar Rp. 114.926.477.
“Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 630.000.000,” sambungnya.
