Tanjungpinang, harianmetropolitan.co.id – Forum Peduli Ibukota (FPI) Kepulauan Riau menggelar aksi unjuk rasa damai hari ini menolak rencana privatisasi atau lelang kawasan Gurindam 12 Tepi Laut kepada pihak swasta, Rabu (8/10).
Aksi dimulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Tanjungpinang. Sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak, para peserta aksi sempat melakukan orasi ringan di lokasi titik kumpul, menyuarakan aspirasi mereka agar kawasan Gurindam 12 tetap menjadi milik publik dan tidak dikuasai oleh pihak swasta.
Massa kemudian bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Kepulauan Riau, sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisi pesan penolakan terhadap kebijakan privatisasi tersebut.
Dalam orasinya, Ketua Aksi FPI Kepri (Hajarullah Aswad red.) menegaskan bahwa Gurindam 12 merupakan ikon dan ruang publik masyarakat Tanjungpinang yang harus dijaga keberadaannya untuk kepentingan bersama.
“Kami mendesak Gubernur Ansar Ahmad untuk membatalkan rencana lelang atau privatisasi Gurindam 12. Kawasan ini milik rakyat, bukan untuk dijadikan proyek komersial bagi segelintir pihak,” tegas Hajarullah Aswan dalam orator aksinya di depan Kantor Gubernur Kepri.
Salah satu pendemo dalam orasinya juga menyatakan, _”Setiap kawasan yang dijadikan sebagai kawasan private atau dilelang, sudah pasti ada kepentingan 3A, yaitu Asing, Aseng dan Asung,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung kondusif ini diakhiri dengan penyampaian Pernyataan Sikap tertulis dari Forum Peduli Ibukota kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
FPI Kepri menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan ruang publik di Tanjungpinang agar tetap berpihak pada masyarakat, bukan kepentingan swasta. Dan apabila sampai batas waktu yang diberikan yaitu pada tanggal 27 Oktober 2025 ini tidak ada tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka FPI Kepri akan kembali turun ke jalan dengan massa yang jauh lebih besar. (*Dms).
