Saat itu, Selasa 3 Maret 2020, Bupati Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal, menerima kedatangan para pengurus organisasi kepemudaan, mulai dai KNPI, FKPPI, HNSI, Pemuda Muslimin, AJOI, PWI dan berbagai organisasi lainnya.
Selain Bupati, turut hadir, perwakilan Menkopolhukam, Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi, dan sejumlah Kepala OPD Natuna dan unsur Muspika.
Dalam penjelasannya, Bupati Natuna langsung mempertegas bahwa NKRI harga mati, oleh sebab itu wilayah Natuna, harus dijaga. Bupati pun meminta agar diberikan data ril terkait hasil perikanan Natuna. Dalam rapat tersebut, Bupati Natuna memberi kesempatan pada pihak terkait untuk menyampaikan argument masing-masing.
Pertama, Kepala Dinas Perikanan Natuna, Zakimin, menyampaikan, menurut Dirjen Perikanan Tangkap, diperairan Natuna zona laut tidak ada aktifitas, sehingga menjadi alasan untuk memobilisasi nelayan dari Pantura.
Hal ini langsung di bantah nelayan dari Pulau Tiga, Panjang. Ia menilai, data tersebut tidak benar. “Bapak hanya diatas meja, kami ini di laut,” ucapnya.
Ia mengaku sejak jaman mantan Mentri Kelautan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, hasil tangkapan ikan di Natuna luar biasa. Ia tidak menolak nelayannya, hanya menolak alat tangkap ikan cantrang, sebab kapal cantrang itu hanya menangkap ikan kecil.
Disisi lain, Mursalim Syah, Ketua Koperasi Mutiara Di Ujung Utara, beranggapan bahwa kapal cantrang yang akan didatangkan ke Natuna, sudah dimodifikasi. Ia berharap, agar masyarakat dapat melihat dulu kapalnya, kalau memang tidak sesuai, maka akan dievaluasi.
Sejumlah pihak seperti, Kartubi, dan lainnya, berharap masyarakat dapat membuka diri, demi kemajuan Natuna, sebab jika Natuna selalu menolak, akan sulit mengalami kemajuan, sebab daerah lain malah meminta.
Diakhir, pihak nelayan Pulau Tiga bersedia, asal ketika nelayan Pantura datang, hasil tangkapan diperlihatkan, karena akan di cek, apakah ramah lingkungan atau tidak. Bahkan segala fasilitasnya harus di persiapkan, terutama masalah PAD untuk daerah harus jelas. Tapi, kalau dapat nelayan yang dimobilisasi bukan nelayan Pantura, jika benar untuk menjaga keamanan teritorial daerah Indonesia. Hal ini langsung disambut baik oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.
Orang nomor satu di Natuna itu juga akan membentuk badan usaha daerah di bidang perikanan yang akan bekerjasama dengan Perindo. “Kadis perikanan pergi mancing dengan nelayan, jangan makan banyak-banyak, perut buncit jadinya,” guyon Bupati Natuna. (*RIAN)
