Natuna, harianmetropolitan.co.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengalokasikan total anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2026 sebesar Rp16,8 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, mulai dari penguatan layanan dasar masyarakat, surveilans penyakit, hingga tunjangan khusus dokter di daerah terpencil dan kepulauan.
Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan, anggaran tersebut terdiri dari pagu untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp10,86 miliar dan pagu untuk Puskesmas sebesar Rp5,94 miliar.
“Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas kesehatan, baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Fokus utamanya tetap pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah sulit akses,” ujar Hikmat Aliansyah.
Berdasarkan data yang dihimpun, alokasi terbesar pada BOK Dinas Kesehatan berada pada program Kefarmasian dan BMHP yang mencapai Rp3,34 miliar. Anggaran ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai dan dukungan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan daerah.
Selain itu, anggaran besar lainnya dialokasikan untuk tunjangan khusus dokter dan dokter gigi spesialis maupun subspesialis sebesar Rp3,24 miliar. Menurut Hikmat, kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di Natuna yang memiliki tantangan geografis cukup berat.
“Kita memahami kondisi Natuna sebagai daerah kepulauan terluar membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam mempertahankan tenaga kesehatan agar tetap bertugas di daerah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Dinkes Natuna juga mengalokasikan dana hampir Rp1,97 miliar untuk surveilans, respons penyakit dan kesehatan lingkungan. Program ini dinilai penting dalam mendeteksi dini potensi wabah, pengendalian penyakit menular, serta menjaga kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.
Sementara untuk peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, Dinkes menganggarkan lebih dari Rp900 juta. Program tersebut mencakup pelayanan kesehatan ibu dan anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
Di sisi lain, anggaran BOK Puskesmas sebesar Rp5,94 miliar diarahkan langsung untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di lapangan. Porsi terbesar berada pada program surveilans, respons penyakit dan kesehatan lingkungan sebesar Rp1,66 miliar.
Kemudian disusul program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal senilai Rp1,51 miliar sebagai upaya penanganan masalah gizi dan pencegahan stunting.
“PMT berbahan pangan lokal ini penting karena selain meningkatkan gizi masyarakat, juga mendorong pemanfaatan potensi pangan daerah,” kata Hikmat.
Selain itu, peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup di tingkat Puskesmas juga memperoleh alokasi lebih dari Rp1,17 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Untuk mendukung operasional layanan, Dinkes juga mengalokasikan dana insentif UKM sebesar Rp831 juta serta manajemen Puskesmas sebesar Rp753 juta.
Hikmat menegaskan, seluruh anggaran tersebut akan digunakan secara efektif dan tepat sasaran demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Natuna secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan masyarakat, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar, tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Karena itu penguatan layanan primer, tenaga kesehatan, serta pengawasan penyakit menjadi prioritas utama,” tegasnya. (Rian)
