harianmetropolitan.co.id, Natuna – Anggota Dewan Pers Jamalun Insan, meminta media pers untuk menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Hal ini disampaikan Jamalun saat Webinar bertajuk Literasi Pemberitaan dan Mencegah Berita Hoax pada Pilkada tahun 2020, bersama Kominfo, Bawaslu, PWI Kepri, dan Perusahaan Media Cetak, Elektronik, dan Online yang ada di Kepri, Rabu, 23 September 2020.
“Media harus menjalankan fungsi sebagai lembaga kontrol sosial secara profesional, bersikap adil dan transfaran kepada peserta pemilu, memahami dan memperhitungkan serta mencegah resiko buruk yang timbul, wajib memberitakan pesan pendidikan atau edukasi politik, rekam jejak para calon Pilkada,” ucapnya.
Jamalun mengatakan, bahwa peserta Pemilu harus menghormati independen Pers, menghindari tindakan kekerasan dan anarkis jika merasa dirugikan oleh pemberitaan Pers, harus menggunakan Pers untuk berkampanye secara cerdas dan martabat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Prof. DR. Widodo Muktiyo menyampaikan bahwa saat ini ancaman terbesar di Indonesia adalah penyebaran konten negatif melalui internet, semua steakholder membuat berbagai program untuk menggunakan internet secara bijak, dan pentingnya kolaborasi Pemerintah untuk meminimalisirkan penyebaran konten ilegal atau negatif dengan penigkatan Manajemen konten dan Literasi Digital.
Tahap penanganan pelaporan aduan konten internet negatif melalui tahap pelaporan, verifikasi, dan persetujuan, “kemudian jalur pelaporan konten di website aduankonten.id, aduankonten@gmail.kominfo.go.id, lapor.go.id,” ujar Widodo.
Selain itu, Widodo menjelaskan mengenai penanganan konten Internet negatif melalui implementasi UU no. 19 /2016 tentang ITE diantaranya dari Hulu melalui Literasi melaui konten dan pemanfaatan Digital, Dari Hilir pemutusan akses melalui blokir dan penegakan hukum. (red)
Telah dibaca 262 kali
