
(Inspektur Pembantu wilayah I Inspektorat Pemerintah Kabupaten Natuna, Abdul Gani. foto/int)
NATUNA, harianmetropolitan.co.id– Pemerintahan desa di Kabupaten Natuna harus mengalihkan anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di tahun 2020. Namun, hingga kini dana penanganan Covid-19 itu belum dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Natuna.
Inspektur Pembantu wilayah I Inspektorat Pemerintah Kabupaten Natuna, Abdul Gani, saat dikonfirmasi mengaku, memang belum ada audit pada penggunaan dana Covid-19 di desa-desa.
Hal itu disebabkan lantaran pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk dilakukan audit, guna mencegah penyebaran atau klaster baru.
“Kemudian, audit dana Covid-19 di desa juga harus dilakukan secara khusus, berbeda dengan anggaran yang rutin kita audit setiap tahun,” kata Gani.
Apalagi, saat ini pihaknya masih banyak tugas bersifat mandatori dari Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK.
“Nah, jadwal padat ini membuat kami harus memilih prioritas, apalagi dengan keterbatasan personel di Inspektorat,” katanya. (*Rian)