Tanjung Pinang, harianmetropolitan.co.id – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, khususnya terkait sarana dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aston Hotel Tanjungpinang, Kamis 29 Februari 2024.
Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon, yang hadir bersama Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Darat Ismawan Haryono, dan bertindak selaku moderator panel diskusi Perencana Ahli Madya Wilianto Siagian.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Doli Boniara, menjadi narasumber dengan materi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PPKT di Provinsi Kepri. Kemudian narasumber lainnya yang memberikan paparan di antaranya Sekdakab Bintan Ronny Kartika, perwakilan Asops Panglima TNI, Pushidros TNI AL, Koarmada I, Distrik Navigasi Klas I Tanjungpinang, Bakamla, dan Badan Informasi Geospasial.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dalam arahannya mengatakan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yg semuanya berbatasan laut. Hanya tiga diantaranya yang juga berbatasan dengan darat. Menurutnya Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan paling kompleks, perlu sistem pengamanan perbatasan negara berbasis konsepsi keamanan maritim.
“Untuk itu perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang bersifat integratif dengan menggunakan konsepsi maritime security sebagai landasan pengembangan” katanya.
(Hariono)
