NATUNA, harianmetropolitan.co.id– Puluhan kontraktor dan konsultan di Kabupaten Natuna menggelar aksi damai di halaman Gedung Bupati Natuna. Mereka mendesak pemerintah daerah segera membayar utang kepada pihak ketiga penyedia jasa konstruksi dan konsultasi terkait proyek yang telah selesai pada tahun 2024, namun belum terbayarkan hingga tahun 2025, Senin 17 Maret 2025.
Dalam aksinya, perwakilan kontraktor menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya mendesak pemerintah daerah untuk segera mencari solusi terbaik agar pembayaran dapat segera dilakukan. Mereka juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan untuk lebih memperhatikan daerah perbatasan seperti Natuna dalam hal efisiensi anggaran.
“Kami ingin agar ekonomi masyarakat tetap berputar, tidak lesu. Kami juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran tepat waktu. Apalagi menjelang Lebaran ini, kami tidak memiliki gaji bulanan, apalagi THR, seperti para pejabat eksekutif maupun legislatif,” ujar salah satu perwakilan kontraktor dalam orasinya.
Para kontraktor juga menegaskan bahwa mereka telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak pada akhir 2024. Oleh karena itu, mereka meminta agar pembayaran dilakukan sebelum Lebaran secara transparan dan merata.
Aksi tersebut direspons langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Siddik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah bukan tidak memiliki anggaran, namun dana masih berada di pusat dan belum disalurkan ke daerah, dengan jumlah sekitar Rp79 miliar. Selain itu, masih terdapat dana kurang lebih Rp17 miliar di tingkat provinsi yang masih dalam proses pencairan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun, kami belum bisa memastikan kapan dana tersebut masuk ke Pemda,” kata Jarmin.
Meski mendapat penjelasan dari Wakil Bupati, para kontraktor tetap berharap agar pemerintah daerah segera mengambil keputusan demi kepastian pembayaran sebelum Lebaran. Aksi berlangsung damai dan berakhir setelah adanya dialog antara perwakilan kontraktor dengan pihak pemerintah daerah. (***Hani)
